Wamen PKP Tantang Pemda Sulap Kota Tua Ampenan, Uang Gak Berseri!
Lombok Barat, IDN Times - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menantang pemerintah daerah menyulap kawasan kumuh menjadi permukiman yang indah. Salah satu kawasan kumuh di Lombok yang perlu ditata adalah Kota Tua Ampenan dan daerah sepanjang pantai Ampenan, Kota Mataram.
"Rata-rata kota di Indonesia, bermasalah. Ada 98 kota secara nasional termasuk Kota Mataram kalau kita lihat banyak kawasan kumuh. Tapi harus ada ide dari pemerintah daerah," kata Fahri saat meninjau Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Kecamatan Labuapi Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).
1. Duit gak usah khawatir
Fahri meminta Pemda kabupaten/kota di NTB harus punya ide dan gagasan untuk menyulap kawasan kumuh menjadi permukiman yang indah. Terkait dukungan anggaran, kata pria asal Sumbawa ini, Pemda tak perlu khawatir. Karena menurut Fahri, berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk penataan kawasan kumuh akan tersedia.
"Misalnya menata Kota Tua Ampenan, ada yang punya ide, uangnya gak ada serinya, ada. Gak usah khawatir kalau uang, cari saya. Tapi kalau gak ada ide, bicara APBN lagi, malas saya," ucap Fahri.
2. Harus ada ide menata kota tua Ampenan
Fahri menambahkan bahwa banyak kawasan kumuh, sungai yang rusak dan kawasan pinggir pantai yang hancur di NTB. Dia memberikan contoh seperti Kota Tua Ampenan di Kota Mataram. Seharusnya, sebagai sebuah heritage, Kota Tua Ampenan harus ditata menjadi kawasan permukiman yang indah.
"Saya ingin menghargai yang punya ide khususnya di Pulau Lombok. Kalau ada Pemda yang punya ide bagus, Pemda gabung dengan pengembang, konsultan bawa ide yang bagus ke kementerian. Berapapun uangnya ada. Tapi harus punya gagasan," ujarnya.
3. Tata Pulau Bungin dan Desa Soro Dompu
Politisi Partai Gelora ini mengatakan Kementerian PKP akan menata Desa Soro di Dompu dan Pulau Bungin di Sumbawa. Dia mengatakan konsep penataannya cukup bagus.
"Bagaimana kawasan kumuh disulap menjadi pemukiman yang indah. Duitnya banyak, gak usah khawatir. Tapi idenya ada tidak. Saya khawatir teman-teman dininabobokkan oleh sistem lama, business as usual," katanya.
Fahri menjelaskan perizinan untuk menata kawasan kumuh akan dipermudah. Jika ada Bupati/Wali Kota yang mempersulit perizinan dalam menata kawasan, maka akan dibuat perhitungan.
"Karena kita tak punya cara lain. Kita harus menata kawasan," tandasnya.
