Wali Kota Bima Jadi Tersangka Korupsi, Kadis PUPR Dipanggil KPK

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi (IDN Times/Juliadin)

Dalam surat itu tertera pemanggilan Muhammad Amin untuk menjadi saksi pada kasus yang menjerat tersangka Muhammad Lutfi. Wali Kota Bima itu diduga melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa serta mendapatkan gratifikasi.

Sementara itu, pada Selasa (29/8/2023), KPK melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima. KPK juga menggeledah ruangan Sekda Bima. Lutfi diduga terlibat dalam korupsi pada proyek pembangunan rumah relokasi korban banjir.

Ilustrasi gedung Merah Putih KPK (www.instagram.com/@official.kpk)

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima Mahfud turut membenarkan adanya kegiatan tim KPK di kantor Wali Kota Bima.

"Benar dan sekarang masih berlangsung," kata Mahfud.

Dia pun mengaku tidak mengetahui apa tujuan dari penggeledahan tersebut maupun dokumen yang disita. Karena Mahfud mengaku dirinya sedang berada di Jakarta bersama Wali Kota Bima.

"Saya belum tahu dokumen yang disita di kantor wali kota," ujarnya.

Foto situasi di dalam Kantor Wali Kota Bima saat penggeledahan berlangsung (IDN Times/Juliadin)

KPK menggeledah ruang kerja Wali Kota Bima dan ruang kerja Sekda Bima. Selain itu, KPK juga menggeledah ruang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Sejumlah pegawai yang sedang bekerja diminta untuk tidak meninggalkan ruangan selama proses penggeledahan berlangsung.

Kedatangan KPK di Kota Tepian Air ini juga dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Terlihat sejumlah anggota Brimob bersenjata lengkap melakukan pengamanan di dalam dan luar kantor wali kota.