Buntut Intimidasi dr. Icha, Veronika Nonaktif dari PDIP dan DPRD TTU

Ronivon mengatakan partainya perlu menunjukkan sikap yang jelas kepada publik sekaligus mendukung proses hukum untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang menimpa dokter bernama lengkap Eliza Princila Utami Pakaenoni. Karena itu, kata dia, DPC PDIP TTU memutuskan agar Veronika tidak lagi melanjutkan aktivitas partai dan fokus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, baik di kepolisian maupun proses etik di Badan Kehormatan (BK) DPRD TTU.

"Kami juga meminta yang bersangkutan mengaku bersalah, tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berlangsung di Polres TTU dan BK DPRD TTU hingga mendapat penjelasan yang benar," jelasnya lagi.

Dengan keputusan itu, Veronika juga dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP TTU serta tidak aktif sebagai anggota Komisi III DPRD TTU.

Dinonaktifkannya Veronika dari DPRD TTU, menurut Ronivon, menjadi konsekuensi yang telah dipertimbangkan partai. Dengan begitu, saat ini hanya tersisa tiga kader PDIP yang aktif di DPRD TTU.

"Beliau ini di Komisi III, tentu walaupun kekurangan satu anggota tapi khusus di komisi itu kita ada satu anggota lainnya yang aktif," katanya.

Ronivon juga menyebut DPC PDIP TTU telah menerima laporan dari keluarga dr. Icha yang sebelumnya telah mengadukan kasus tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD TTU. Laporan itu kemudian menjadi salah satu dasar lahirnya rekomendasi penonaktifan Veronika dari partai.

"Tentunya setelah kita mendapatkan keputusan langsung DPP PDIP makanya kita ikuti," tandasnya.

Ia mengaku telah berpesan kepada Veronika agar menjalani proses penyelidikan atas kasus tersebut dengan berani dan penuh tanggung jawab.

Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP TTU, Carolus Sonbay, secara terpisah menyampaikan bahwa penonaktifan Veronika dilakukan tanpa batas waktu. Meski begitu, langkah tersebut bukan berarti partai telah menyatakan Veronika bersalah.

Menurut Carolus, keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral partai sekaligus memberi ruang agar proses hukum dan pemeriksaan etik dapat berjalan secara objektif, independen, transparan, dan adil.

"Bukan berarti partai sudah menyatakan dia bersalah," tukasnya.

Sebelumnya, Veronika sempat menyampaikan pernyataan kepada publik terkait insiden di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona Kefamenanu pada 13 Juni 2026. Ia mengakui adanya perdebatan antara anggota DPRD TTU, Therensius Lazakar dari Partai Golkar dan Norbertus Tubani dari PKB, dengan dr. Icha.

Dalam peristiwa itu, Veronika mengaku turut mempertanyakan kinerja dr. Icha dan meminta agar wartawan ikut menyaksikan situasi tersebut.

"Ketika masuk ke dalam ruang IGD saya melihat perdebatan berlangsung antara dua rekan saya dan dokter. Saat masuk saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan terhadap pasien, standar pelayanan dan kualitas pelayanan," ungkapnya.