Lombok Timur, IDN Times – Program Sekolah Rakyat yang telah berjalan dua tahun di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi kendala serius terkait lahan dan fasilitas. Kondisi ini menjadikan ratusan siswa terpaksa belajar di lokasi sementara karena belum tersedianya bangunan sekolah permanen.
Ratusan siswa tersebut untuk sementara menggunakan fasilitas gedung milik Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek dan gedung eks Akademi Pariwisata.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengungkapkan sebanyak 100 siswa setara Sekolah Dasar (SD) saat ini masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek. Sementara itu, 125 siswa setara Sekolah Menengah Atas (SMA) menempati fasilitas eks Akper Sakra.
"Kondisi ini tentu tidak ideal untuk proses belajar mengajar. Fasilitas yang ada bukan diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan formal, sehingga kami sangat memerlukan perhatian dari pemerintah pusat," ujar Warisin.
Warisin menjelaskan bahwa Pemkab Lombok Timur sebenarnya telah berupaya menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sesuai dengan informasi awal yang diterima dari pusat. Namun, kemudian muncul informasi baru bahwa kebutuhan lahan untuk program ini adalah 7 hektare.
Kesenjangan informasi ini menjadi kendala utama yang menghambat pembangunan fisik sekolah. Meskipun demikian, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tetap berkomitmen penuh untuk keberlangsungan program Sekolah Rakyat.
"Kami sudah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai informasi awal. Namun kemudian kami mendapat informasi bahwa kebutuhan lahan untuk Sekolah Rakyat adalah 7 hektare," jelas Haerul di hadapan Mensos.
Menanggapi kendala tersebut, Warisin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Pemkab akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik.
"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Sekolah Rakyat adalah program yang sangat penting bagi anak-anak kurang mampu di Lombok Timur. Kami tidak akan membiarkan mereka kehilangan hak mendapatkan pendidikan yang layak," tegasnya.