Tergiur Gaji Tinggi, 28 Karyawan Tertipu Perusahaan Fiktif di Lombok
- Polres Lombok Utara mengungkap dugaan penipuan perusahaan properti fiktif PT Aliena Crown Estates, yang diduga didirikan MN dengan identitas palsu untuk merekrut sekitar 28 karyawan.
- Para karyawan dijanjikan gaji Rp5–7 juta dan bonus, lalu diminta mengajukan pinjol serta kredit ponsel. Dana dan ponsel diserahkan kepada terlapor untuk alasan kepentingan perusahaan.
- Janji pembayaran cicilan, gaji, dan bonus tidak terealisasi; sekitar 30 korban diperkirakan rugi Rp250 juta. Polisi mengamankan bukti dan menelusuri kemungkinan korban lain.
Lombok Utara, IDN Times - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dengan modus mendirikan perusahaan fiktif di bidang properti. Mereka merekrut karyawan dengan iming-iming gaji tinggi dan bonus yang menjanjikan.
Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, Iptu I Komang Wilandra, Kamis (12/11/2026) mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima pada 6 November 2026. Peristiwa dugaan penipuan tersebut diketahui terjadi pada 28 Oktober 2026, bertempat di PT Aliena Crown Estates, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
1. Terlapor mengubah nama untuk mendirikan perusahaan fiktif
Ilustrasi penipuan dan penggelapan. (IDN Times/Aditya Pratama) Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, terlapor berinisial MN (37), diduga menggunakan identitas palsu dengan mengubah namanya menjadi Aliena Octavianty. Identitas tersebut kemudian digunakan untuk mendirikan perusahaan bernama PT Aliena Crown Estates yang bergerak di bidang properti.
Dalam menjalankan aksinya, terlapor merekrut sekitar 28 orang karyawan pada awal Oktober 2026 dengan menjanjikan gaji tinggi berkisar Rp5 juta hingga Rp7 juta setiap bulannya. Setelah berhasil merekrut para karyawan, terlapor meminta sejumlah karyawan untuk mengajukan pinjaman online (pinjol) dan melakukan kredit telepon genggam menggunakan identitas pribadi masing-masing.
2. Korban mengalami kerugian Rp250 juta
ilustrasi penipuan (IDN Times/Aditya Pratama) Wilandra menjelaskan terlapor menyampaikan kepada para korban bahwa uang hasil pinjaman dan telepon genggam tersebut akan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Terlapor juga menjanjikan akan melunasi seluruh cicilan serta memberikan tambahan keuntungan kepada para karyawan yang telah membantu.
Namun, setelah uang pinjaman dicairkan, para korban diminta mentransfer uang tersebut ke rekening milik terlapor. Sementara telepon genggam hasil kredit diserahkan langsung kepada terlapor. Bahkan, sebagian telepon genggam tersebut diduga telah digadaikan ke tempat gadai elektronik.
Seiring berjalannya waktu, janji terlapor untuk membayarkan cicilan pinjaman, memberikan gaji, serta bonus kepada para karyawan pada akhir Oktober 2026 tidak pernah direalisasikan. Akibatnya, para korban mengalami kerugian materil karena harus menanggung kewajiban pembayaran pinjaman dan cicilan atas nama pribadi masing-masing.
"Dalam perkara ini, jumlah korban diperkirakan mencapai kurang lebih 30 orang, dengan estimasi total kerugian mencapai Rp250 juta," sebutnya.
3. Polisi identifikasi kemungkinan korban lain dengan modus serupa
Kasatreskrim Polres Lombok Utara, Iptu I Komang Wilandra. (IDN Times/Muhammad Nasir) Wilandra menyebutkan penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti, berupa satu buah KTP yang diduga palsu milik terlapor, dua unit telepon genggam, print out bukti pinjaman online dan print out bukti transfer.
Penyidik saat ini terus melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk melengkapi alat bukti dan mengidentifikasi kemungkinan adanya korban lain yang mengalami kerugian dengan modus serupa.
Dia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi maupun permintaan untuk melakukan pinjaman online atau kredit barang atas nama pribadi dengan alasan kepentingan perusahaan.
Masyarakat juga diharapkan tidak mudah percaya terhadap identitas maupun legalitas suatu perusahaan sebelum melakukan pengecekan secara resmi. "Apabila menemukan atau mengalami dugaan tindak pidana serupa, masyarakat diimbau segera melapor kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut," kata dia.
