Gaji Relawan MBG di NTB Dipangkas Demi Cegah PHK Massal
Mataram, IDN Times - Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penyesuaian jumlah relawan dengan kuota penerima manfaat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu dilema di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal relawan MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi mitra BGN memangkas gaji para relawan.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi NTB, Fathul Gani, mengungkapkan kebijakan baru dari BGN tersebut secara otomatis menekan rasio kebutuhan relawan di setiap SPPG. Kondisi ini membuat para pengelola SPPG menjadi dilematis, mengingat operasional dapur-dapur SPPG sudah berjalan dengan jumlah tenaga kerja yang ada.
"Para mitra ini sebenarnya posisinya hanya pelaksana di bawah. Jadi dengan aturan ini jelas membuat para mitra merasa dilematis. Seolah-olah mitra yang mengurangi relawan, padahal ketentuan jumlah relawan itu sesuai dengan ketentuan terbaru BGN," kata Fathul dikonfirmasi di Mataram, Kamis (12/11/2026).
1. Alasan kemanusiaan jadi alasan relawan MBG di NTB tidak dikurangi
Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Fathul Gani. (IDN Times/Muhammad Nasir) Berdasarkan kebijakan terbaru BGN, SPPG dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 3.000 orang dapat menggunakan acuan kebutuhan 47 relawan per hari. Sementara itu, untuk 2.500-2.999 penerima manfaat sebanyak 42 relawan.
Kemudian 2.000-2.499 penerima manfaat sebanyak 33 relawan, 1.500-1.999 penerima manfaat sebanyak 24 relawan. Sedangkan SPPG dengan jumlah 1.000-1.499 penerima manfaat sebanyak 15 relawan.
Fathul mengatakan keresahan terkait potensi pengurangan relawan MBG memang sempat mencuat. Namun, ada inisiatif para pengelola SPPG yang memilih tidak melakukan pemecatan.
Sebagai gantinya, tercapai kesepakatan internal antara pihak mitra dan para relawan untuk tetap mempertahankan seluruh tenaga kerja yang ada dengan konsekuensi penyesuaian gaji. Langkah ini diambil murni atas dasar pertimbangan kemanusiaan.
"Kita berterima kasih kepada mitra dan ada relawan yang legowo. Sehingga konsekuensinya gajinya akan berkurang. Ini karena alasan kemanusiaan saja. Pasti kita semua tidak menginginkan adanya pengurangan relawan," kata dia.
2. Sebut tidak berpengaruh pada kualitas menu MBG
Ilustrasi mobil yang digunakan mendistribusikan MBG. (IDN Times/Muhammad Nasir) Fathul menjelaskan bahwa sebelumnya, setiap SPPG menerima insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari. Namun, dalam aturan terbaru, besaran insentif dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat, yakni Rp2.000 per penerima manfaat per hari.
Jika sebuah SPPG melayani 1.000 penerima manfaat, maka insentif yang diterima kini hanya Rp2 juta per hari. Dengan asumsi 20 hari layanan dalam sebulan, maka SPPG hanya menerima insentif sebesar Rp40 juta per bulan.
Meskipun terjadi penyesuaian kerja relawan MBG, Fathul memastikan bahwa standar dan kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat tidak terganggu. "Tidak berpengaruh pada kualitas menu. Porsi tetap, ada porsi besar dan porsi kecil," terangnya.
3. Minta kebijakan ditinjau ulang
Ilustrasi mobil yang digunakan mendistribusikan MBG. (IDN Times/Muhammad Nasir) Fathul berharap BGN dapat meninjau kembali kebijakan baru tersebut. Menurutnya, salah satu misi utama hadirnya program MBG adalah menggerakkan ekonomi daerah melalui pembukaan lapangan kerja.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB mencatat realisasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) hingga 9 Oktober 2026 menembus angka Rp4,6 triliun. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb NTB, Adi Widyandana, menyebutkan sebanyak 856 SPPG yang aktif beroperasi di NTB.
Dari ratusan SPPG yang aktif beroperasi menyerap sebanyak 40.490 tenaga kerja. Sedangkan, jumlah penerima manfaat program MBG di NTB mencapai 1,86 juta jiwa, yang melampaui target awal sebesar 1,48 juta jiwa atau mencapai 127 persen.
Dia mengatakan program MBG menggerakkan para supplier lokal yang ada di sekitar SPPG. Selain itu, program tersebut juga disebut mengurangi pengangguran karena menyerap sebanyak 40.490 tenaga kerja.
Namun, dia meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan evaluasi agar program MBG benar-benar dapat menggerakkan roda perekonomian dari desa/kelurahan. Karena program yang cukup besar itu pasti banyak kekurangannya.
"Banyak kekurangan yang penting evaluasinya. Evaluasinya harus terus dilakukan dengan pengawalan-pengawalan dari para seluruh para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah," tandasnya.
