Polda NTB Bongkar Dua Kasus TPPO Jaringan Arab Saudi
- Polda NTB membongkar dua kasus TPPO jaringan Arab Saudi pada 17-22 Oktober 2026, menetapkan lima tersangka, dan menyelamatkan tiga korban perempuan.
- Kasus pertama terungkap setelah korban asal Lombok Tengah dipulangkan dari Arab Saudi; dua tersangka diduga merekrut dan mengirim korban ke luar negeri.
- Kasus kedua mengungkap penampungan CPMI di Lombok Tengah yang akan diberangkatkan nonprosedural; tiga tersangka terancam penjara 3-15 tahun dan denda Rp120-600 juta.
Mataram, IDN Times - Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) membongkar dua kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan Arab Saudi. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Ni Made Pujawati mengatakan pengungkapan dua kasus tersebut berlangsung dalam kurun waktu 17 hingga 22 Oktober 2026.
Dari dua kasus tersebut, polisi menetapkan lima orang tersangka dan menyelamatkan tiga orang korban. "Ini merupakan bagian dari konsistensi Polda NTB dalam mengungkap dan menindak tegas para pelaku TPPO yang masih beroperasi di wilayah hukum Polda NTB," kata Pujawati di Mataram, Rabu (11/11/2026).
1. Berawal dari penjemputan seorang korban yang dipulangkan dari Arab Saudi
Ilustrasi TPPO. (IDN Times/Mardya Shakti) Kasus pertama terungkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/185/X/2026/SPKT/Polda NTB tertanggal 17 Oktober 2026. Penyelidikan bermula saat tim penyelidik bersama Disnakertrans NTB melakukan penjemputan terhadap seorang korban perempuan berinisial S asal Kabupaten Lombok Tengah yang dipulangkan dari Arab Saudi di Bandara Internasional Lombok.
Dari hasil pendalaman, polisi menemukan unsur pidana perdagangan orang. Kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 19 Oktober 2026, dan polisi berhasil menangkap dua orang tersangka. Pertama pria inisial BS alias B yang berperan melakukan perekrutan terhadap korban.
Kemudian seorang perempuan inisial SI alias R yang berperan sebagai perekrut sekaligus sponsor pengirim korban ke luar negeri. Pada kasus pertama, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain dua lembar tiket pesawat pemulangan korban, dua lembar boarding pass maskapai Egyptair dan Pelita Air, satu eksemplar paspor atas nama korban, serta satu unit ponsel Samsung Galaxy J7. Kedua tersangka kini ditahan di Rutan Polda NTB.
2. Kasus kedua dengan melakukan penggerebekan di penampungan
Ilustrasi TKW NTB korban TPPO. (IDN Times/Muhammad Nasir) Sedangkan pada kasus kedua, kata Pujawati, Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTB melakukan tindakan pencegahan melalui operasi tangkap tangan di sebuah lokasi penampungan di Kabupaten Lombok Tengah pada 21 Oktober 2026 sekitar pukul 21.45 WITA.
Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menyelamatkan dua Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) perempuan inisial LW alias L asal Sumbawa dan R asal Lombok Tengah. Kedua korban hendak diberangkatkan secara non-prosedural ke Arab Saudi.
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/7/X/RES.1.15./2026/SPKT.DITRES PPA DAN PPO/POLDA NTB tertanggal 22 Oktober 2026, status perkara dinaikkan ke penyidikan dan polisi menetapkan tiga orang tersangka perempuan.
Pertama, inisial R, berperan sebagai pekerja lapangan yang melakukan perekrutan, penampung, pengurusan medical check-up, dan pembuatan paspor. Kedua, inisial M yang berperan bersama R sebagai pekerja lapangan.
Tersangka ketiga inisial ARA alias A yang berperan mengkoordinir pekerja lapangan, mengucurkan dana perekrutan, serta memberangkatkan korban ke agen pusat di Jakarta. Barang bukti yang berhasil disita antar lain dua set fotokopi KTP dan Kartu Keluarga korban, dokumen hasil pemeriksaan laboratorium Hepatika dan Klinik Utama Global Medika, serta dua HP merek Oppo A18 dan Vivo Y19s berikut dua kartu perdana XL.
3. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara
Rutan Polda NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir) Pujawati menjelaskan para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Jo Pasal 10, Pasal 11 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Jo Pasal 455 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kemudian Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
