Tak Perlu Calo, Urus Sertifikat Sendiri ke BPN Lebih Murah
Lombok Tengah, IDN Times - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengimbau masyarakat datang sendiri untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah. Hal ini untuk mencegah pungutan liar (pungli) dari oknum tak bertanggungjawab atau calo.
"Biaya mengurus sertifikat tanah sendiri itu jauh lebih murah. Jika menggunakan pihak ketiga, biaya tentu lebih mahal," kata Kepala BPN Lombok Tengah Lalu Suharly seperti dilansir dari ANTARA pada Kamis (13/10/2022).
Ia mengatakan pelayanan pembuatan sertifikat lebih diutamakan bagi masyarakat yang datang langsung membuat secara mandiri, karena pihaknya juga telah menyiapkan pelayanan informasi langsung di pintu masuk pelayanan BPN Lombok Tengah.
1. Lebih cepat dan lebih murah
Hal itu dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam proses pengajuan pembuatan sertifikat.
"Urus sendiri itu lebih murah," katanya.
Selain melayani pembuatan sertifikat secara mandiri, Badan Pertanahan Nasional sedang fokus menyelesaikan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) bagi masyarakat.
"Yang sudah jadi sudah banyak dan sebagian telah kita serahkan. Tinggal 16 persen yang sedang dalam proses," katanya.
2. Program pembuatan sertifikat gratis
Jumlah program pembuatan sertifikat bagi masyarakat di Lombok Tengah itu sebanyak 17 ribu bidang yang tersebar di 28 desa. Selain program PTSL, pembuatan sertifikat gratis bagi masyarakat itu juga dilakukan melalui program sertifikat lahan transmigrasi.
"Total lahan transmigrasi yang akan dibuatkan sertifikat itu sebanyak 367 bidang yang tersebar di Kecamatan Praya Barat dengan luas lahan 200 hektare lahan usaha, dan sebelumnya 100 bidang lahan perkarangan telah dibuatkan sertifikat dan sisanya yang dilanjutkan di 2022 ini," katanya.
3. Diharapkan berdampak positif
Program tersebut ditargetkan tuntas tahun ini, karena proses pengukuran telah dilaksanakan, tinggal menunggu SK dan penerbitan sertifikat. Sedangkan anggaran dalam program ini berasal dari pemerintah pusat.
"Program ini ditargetkan tuntas di 2022," katanya.
Pemerintah melaksanakan program sertifikat tersebut diharapkan supaya bisa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Program sertifikasi PTSL dan sertifikat lahan transmigrasi tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi keluarga.
