Tak Mau Ada “Rumah Tangga Pecah”, Golkar Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD
- Banyak masukan diterima Golkar, Ketua Umum Bahlil mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD untuk menghindari rumah tangga pecah karena perbedaan pilihan.
- Golkar mengomentari keputusan MK terkait pemisahan pemilu dan pilkada yang memerlukan dukungan administrasi pemerintahan.
- Bahlil ingin pembahasan serius RUU Bidang Politik tahun depan untuk efisiensi pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Kupang, IDN Times - Sekretaris Jendral DPP Golkar RI Muhammad Sarmuji mengungkap alasan mengapa Bahlil Lahadalia mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan lagi oleh masyarakat secara langsung. Salah satu alasannya agar tak lagi ada rumah tangga yang terpecah-belah hanya karena berbeda pilihan setiap kali pilkada dilakukan.
Sarmuji menyatakan ini usai menghadiri Musyawarah Umum Daerah (Musda) XI Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kota Kupang, Minggu (7/12/2025). Bahlil selaku Ketua Umum Partai Golkar, kata Sarmuji, mengusulkan ini sesuai dengan berbagai masukan dan keluhan tentang pilkada melalui partai berlogo beringin ini.
1. Terima banyak masukan
Banyak masukan yang diterima Golkar sehingga ketua umum mereka menyampaikan hal tersebut dalam peringatan HUT Golkar beberapa waktu lalu. Usulan Bahlil ini, lanjutnya, merupakan wacana serius agar kepala daerah dimungkinkan dipilih oleh DPRD.
"Dan banyak yang mendukung untuk dipilih kembali oleh DPRD saja mengingat terjadi fragmentasi yang kuat kalau dipilih rakyat langsung, kadang antar tetangga berseteru, rumah tangga yang pecah karena dukungan berbeda," tukasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah masuk ke Golkar. Menurutnya, aspirasi itu disampaikan oleh berbagai pihak dalam beberapa kesempatan.
"Kami tegaskan ada dukungan ke kami untuk dipilih DPRD," kata dia lagi.
2. Komentari keputusan MK
Ia mengomentari juga perihal pemisahan pemilu dan pilkada yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan itu, sebutnya, memerlukan kewenangan administratif pemerintahan lagi seperti gaji dan lain-lain, sementara pemerintah belum menjawab mengenai perkara putusan MK itu sampai sekarang.
"Kami dalam posisi menunggu karena keputusan itu tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan administrasi pemerintahan. Misalkan diperpanjang siapa yang akan membayar kalau tidak ada dukungan administrasi pemerintahan dan kami menunggu sikap pemerintah terhadap keputusan MK ini," tambah dia.
3. Bahlil ingin pembahasan serius tahun depan
Bahlil sebelumnya menyatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap lebih efisien. Karena itu, ia mendorong pembahasan RUU Bidang Politik pada tahun depan.
"Alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten atau Kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam," kata Bahlil di HUT ke-61 partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
