Sekolah Rakyat Permanen di NTB Tampung 595 Siswa Miskin Ekstrem

Sebanyak 595 siswa yang ditampung di Sekolah Rakyat Permanen Lombok Utara berasal dari enam kabupaten/kota di NTB. Di antaranya, Lombok Utara sebanyak 256 orang, Lombok Barat 134 orang, Lombok Timur 152 orang, Sumbawa 41 orang, Bima 3 orang dan Kota Mataram 9 orang.

Proyek pembangunan kawasan Sekolah Rakyat Kabupaten Lombok Utara ini mencakup area seluas 6,71 hektare yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan dan pendukung terpadu. Berdasarkan masterplan dan dokumentasi udara, fasilitas yang dibangun meliputi Gedung SD, Gedung SMP, dan Gedung SMA.

Kemudian fasilitas hunian berupa Rusun Guru, Asrama Putri SD, Asrama Putra SD, Asrama Putri SMP, Asrama Putra SMP, Asrama Putri SMA, Asrama Putra SMA, dan Asrama Putra/Putri lainnya. Sedangkan fasilitas penunjang dan fasilitas umum berupa Gedung Serbaguna, Masjid, Kantin SD, SMP, SMA, Guest House, Pump Room & Power House, Ruang Genset & Gedung Perawatan, Gudang & Kitchen Lab, Gedung TPS, serta lapangan olahraga.

Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu, mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat Permanen di Lombok Utara diharapkan berdampak terhadap berkurangnya angka putus sekolah di NTB. Tak kalah penting, kata dia, sekolah ini menampung siswa dari keluarga yang masuk desil 1 dan desil 2 atau kemiskinan ekstrem.

"Tidak mungkin dinaikkan pendidikannya dengan hanya memperbaiki kurikulum dan memperbaiki kelasnya. Tetapi dia harus diintervensi lebih dalam sampai kehidupannya, asupannya diperbaiki, pola kehidupan lainnya diperbaiki. Itulah target utama SR ini," jelas Iqbal.

Sekolah Rakyat Lombok Utara dibangun di atas lahan seluas 6,71 hektare dengan total luas bangunan mencapai 28.445,78 meter persegi. Kompleks pendidikan ini dilengkapi fasilitas gedung SD, SMP, SMA, asrama siswa dan guru, masjid, kantin, gedung serbaguna, lapangan olahraga, hingga fasilitas penunjang lainnya. Nilai kontrak pembangunan mencapai Rp241,97 miliar yang bersumber dari APBN.

Iqbal menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Utara itu merupakan hasil pembahasan yang cukup panjang antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. SR tersebut dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, namun secara substansi di bawah Kementerian Sosial.

"Sehingga dukungan Menteri Sosial yang dari awal, NTB sudah diminta dari awal bahkan mungkin hari pertama mendapatkan perintah dari presiden untuk memulai SR ini, menteri sosial sudah meminta NTB menyiapkan diri. Dan kita sudah menyiapkan lahannya, lokasi dan dukungan lainnya," tandas Iqbal.