Ribuan Guru Honorer P2 dan P3 di Lotim Ancam Mogok Mengajar

Salah seorang perwakilan guru honorer, Sunarno mengatakan bahwa jumlah guru honorer yang mengabdi di Lombok Timur berjumlah 2.173 orang. Sementara hanya ada 440 kuota yang disiapkan untuk calon PPPK formasi guru tahun 2023. Sehingga dari kuota tersebut yang terakomodir hanya sekitar 20 persen.

Sementara itu, rata-rata guru honorer yang tergabung dalam forum ini telah mengabdi di atas sepuluh tahun. Karena itu, Sunarno menyatakan sangat kecewa atas kebijakan tersebut. Sunarno menekankan bahwa kesempatan untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) PPPK hanya ada pada tahun ini saja dan selanjutnya kesempatan tersebut tidak akan ada lagi. Namun, para guru honorer merasa bahwa pengabdiannya selama belasan tahun tidak dihargai sepenuhnya.

 "Kalau hanya 20 persen dari kami yang diakomodir, lalu 80 persen dari kami mau akan dijadikan apa,” ujar Sunarno Kamis (20/7/2023).

Sunarno berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer, utamanya yang bestatus P2, P3 dan yang telah mengabdi di atas 10 tahun untuk dijadikan PPPK. Jika tidak diakomodir, mereka mengancam akan tetap menggelar aksi protes dan melakukan mogok mengajar akan terus dilakukan.

“Sedikitnya kouta PPPK ini membuat kecewa para guru honorer, alasanya karena keterbatasan anggaran, tetapi itu tidak sejalan dengan penerbitan SK Honorer baru yang jumlahnya mencapai ratusan, bahkan diberikan kepada mereka yang masih berstatus mahasiswa,” Terang Sunarno.

Menanggapi ancaman protes tenaga honorer ini,  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Izzudin mengatakan terkait persoalan kuota PPPK,  Pemerintah Daerah menghadapi kendala anggaran yang tidak memadai. Sehingga untuk formasi guru pada pengangkatan tahun 2023 ini hanya 440 kuota PPPK yang bisa dibuka karena terbatasnya kondisi keuangan daerah. Karena dalam aturannya, Pemerintah Daerah tidak diizinkan untuk menghabiskan lebih dari 50 persen anggaran untuk belanja pegawai.

“Kouta itu ditentukan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah untuk belanja pegawai, bukan kita yang menentukan, kita hanya mengajukan,” pungkas Izzudin