Ratusan Ribu Penerima MBG Kena Imbas Penutupan 302 SPPG di NTB

01 Apr 2026, 16:36 WIB

Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Fathul Gani menunjukkan surat BGN terkait penutupan sementara operasional 302 SPPG di wilayah NTB per 31 Maret 2026. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Intinya Sih

Gini Kak

Sebanyak 302 SPPG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS, berdampak pada sekitar 604 ribu hingga 906 ribu penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.
Layanan MBG tidak dialihkan ke SPPG lain yang masih beroperasi, sehingga penerima manfaat di wilayah terdampak harus menunggu hingga dapur gizi mereka kembali memenuhi syarat operasional.
Pemerintah daerah melalui Satgas MBG diminta mempercepat penerbitan dan penginputan SLHS serta aktif mengawasi agar penutupan sementara tidak terulang di masa mendatang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Banyak tempat masak makanan sehat di NTB ditutup dulu, ada tiga ratus dua tempat. Karena belum punya alat air bersih dan surat izin bersih. Jadi orang yang biasanya dapat makanan gratis jadi tidak bisa makan dari sana dulu, banyak sekali jumlahnya. Sekarang petugas lagi bantu supaya tempat itu bisa buka lagi nanti.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Mataram, IDN Times - Ratusan ribu penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kena imbas penutupan sementara operasional 302 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam satu SPPG melayani sebanyak 2.000 sampai 3.000 penerima manfaat. Artinya, penerima manfaat yang kena imbas tidak menerima MBG selama 302 SPPG tersebut ditutup sekitar 604 ribu sampai 906 ribu orang.

"Penerima manfaat tetap tidak menerima MBG dengan penutupan sementara 302 SPPG ini. Artinya, libur dulu menerima MBG, konsekuensi dari SPPG yang tidak memenuhi syarat itu," kata Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Fathul Gani usai rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Regional NTB, Rabu (1/4/2026).

1. SPPG yang ditutup sementara terbanyak karena IPAL

Ombudsman RI Perwakilan NTB melakukan klarifikasi ke SPPG di Lombok Utara. (dok. Istimewa)

Fathul menjelaskan 302 SPPG yang ditutup sementara oleh BGN paling banyak karena belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yaitu sebanyak 225 SPG. Kemudian sebanyak 36 SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Selanjutnya, 39 SPPG belum memiliki IPAL dan SLHS. Sehingga untuk mencegah risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, maka BGN memberikan sanksi berupa penghentian operasional sementara 302 SPPG atau dapur MBG yang ada di NTB.

2. Layanan MBG tidak lagi dialihkan ke SPPG yang masih beroperasi

Ilustrasi siswa mendapatkan MBG pada salah satu sekolah di Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Data terbaru BGN Regional NTB per 7 Maret 2026, jumlah SPPG saat ini sebanyak 747 unit dengan jumlah relawan yang bekerja sebanyak 35.163 orang. Sementara, jumlah penerima manfaat yang sudah terlayani sebanyak 1.873.381 orang.

Terkait dengan penutupan 302 SPPG, Fathul menjelaskan pelayanan MBG tidak lagi bisa dialihkan ke SPPG yang masih beroperasi. Sebelumnya, jika ada SPPG yang ditutup sementara oleh BGN, maka penerima manfaat dapat dilayani oleh SPPG terdekat yang masih beroperasi.

"Tadi malam, saya sudah langsung telepon Koordinator BGN Regional NTB, untuk sementara layanan MBG tetap berjalan sesuai dengan penerima manfaat pada SPPG yang layak. SPPG lain tidak lagi mengambil alih," terangnya.

3. Satgas MBG kabupaten/kota diminta berperan aktif

Ilustrasi SPPG. IDN Times/Debbie Sutrisno

Asisten I Setda NTB itu menegaskan Dinas Kesehatan kabupaten/kota akan mempercepat proses penerbitan SLHS apabila semua standar telah terpenuhi oleh pengelola SPPG. Dia menegaskan tidak ada penundaan dalam proses pengurusan SLHS sepanjang sesuai dengan standar.

Dia mengungkapkan temuan di lapangan, ada SPPG yang sudah keluar SLHS, namun terlambat diinput ke sistem yang disiapkan BGN. Sehingga hal ini menjadi perhatian untuk mempercepat proses penginputan.

"Kita minta peran aktif Satgas MBG kabupaten/kota untuk mengawasi, melakukan monitoring dan pembinaan apa saja yang harus dibenahi. Termasuk Korwil BGN kabupaten/kota supaya aktif memberikan sosialisasi apa saja yang harus dipenuhi sehingga tidak terjadi lagi penghentian operasional sementara," ucapnya.