Program MBG di NTB Jangkau 1,65 Juta Warga, Serap 25 Ribu Tenaga Kerja

01 Jan 2026, 09:37 WIB

Pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMPN 8 Mataram, Senin (13/1/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi NTB mencatat sebanyak 1,65 juta warga hingga akhir 2025. Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Ahsanul Khalik mengatakan pelaksanaan program MBG hingga 31 Desember 2025 menunjukkan akselerasi baik dari sisi cakupan penerima manfaat, kesiapan dan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyerapan tenaga kerja lokal, maupun penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan.

Pemprov NTB bersama Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh mitra berkomitmen menjadikan MBG sebagai program strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan ekonomi lokal.

"Hingga akhir Desember 2025, jumlah penerima manfaat MBG di NTB telah mencapai sekitar 1,65 juta jiwa, mencerminkan perluasan layanan yang konsisten dan merata di seluruh kabupaten/kota," kata Khalik di Mataram, Kamis (1/1/2026).

1. Rincian penerima manfaat dari balita hingga ibu menyusui

Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Ahsanul Khalik. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Penerima manfaat mencakup seluruh spektrum sasaran strategis, mulai dari anak usia dini hingga kelompok rentan, dengan rincian utama sebagai berikut:

Balita: 153.788 jiwa
PAUD, RA, dan TK: lebih dari 213 ribu anak
SD, MI, SMP, MTs: lebih dari 960 ribu peserta didik
SMA/SMK/MA: lebih dari 238 ribu peserta didik
SLB: 2.242, Ponpes: 5.095, PKBM: 3 348
Ibu Hamil (Bumil): 25.423 jiwa
Ibu Menyusui (Busui): 58.233 jiwa
Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kader Posyandu lebih dari 29 ribu orang

Dijelaskan, program MBG di NTB tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi juga memperkuat perlindungan gizi kelompok 3B (Balita, Bumil, Busui) yang menjadi kunci pencegahan stunting dan malnutrisi jangka panjang.

2. 601 dapur MBG telah beroperasi di NTB

Pelaksana program makan bergizi gratis di SMPN 8 Mataram, Senin (13/1/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan itu menyebutkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sudah beroperasi di NTB hingga 31 Desember 2025. Sebanyak 601 SPPG sudah operasional. Berdasarkan jenis pengelola, SPPG di NTB terdiri dari 552 SPPG mitra masyarakat/swasta, 5 SPPG Pondok Pesantren, 3 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU.

"Kondisi ini mencerminkan bahwa MBG telah berkembang menjadi gerakan lintas sektor, tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan institusi," jelas Khalik.

Sementara infrastruktur MBG mengalami peningkatan. Dengan rincian bangunan baru 194 unit, rumah tinggal yang dialihfungsikan 95 unit, rumah makan atau restoran 34 unit, ruko dan rukan 100 unit lebih serta gudang dan sarana lainnya puluhan unit.

3. Program MBG menyerap 25 ribu tenaga kerja

Menu makan bergizi gratis pada hari pertama di SMPN 8 Mataram, Senin (13/1/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Khalik menyebutkan program MBG menyerap sebanyak 25.982 tenaga kerja. Mereka terlibat langsung dalam operasional SPPG. Terdiri dari Kepala SPPG dan Ploting Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan, Koordinator Lapangan dan Kepala Juru Masak, Juru Masak, Petugas Porsi, dan Petugas Persiapan, pengemudi distribusi dan petugas operasional, kebersihan, dan keamanan

"Rata-rata setiap SPPG melibatkan 40–45 tenaga kerja lokal, yang sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan pengangguran," kata dia.

Hingga 31 Desember 2025, program MBG di NTB didukung oleh 2.134 supplier, yang terdiri dari 78 koperasi, 11 BUMDes, 1.129 UMKM, dan 916 supplier lainnya. Keterlibatan supplier lokal ini, ujar Khalik, memperkuat rantai pasok pangan berbasis daerah, memastikan bahwa bahan pangan MBG bersumber dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM NTB, sekaligus menjaga stabilitas harga dan kualitas bahan baku.

"Dengan cakupan penerima manfaat yang terus meluas, infrastruktur layanan yang semakin siap, serta ekosistem pendukung yang semakin kuat, NTB berada pada posisi strategis untuk memasuki tahun 2026 dengan tata kelola MBG yang lebih matang, terstandar, dan berkelanjutan," tandasnya.