PPKM Dihapus, NTB Targetkan Investasi Rp22 Triliun Tahun 2023
Mataram, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) optimistis investasi akan semakin menggeliat pada tahun 2023. Apalagi, Pemerintah telah menghapus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per 30 Desember 2022.
Penghapusan PPKM dinilai akan berpengaruh terhadap semakin meningkatnya minat investor luar negeri masuk NTB. "Insyaallah akan berpengaruh khususnya investor luar negeri. Tahun 2023, target realisasi investasi di NTB sebesar Rp22 triliun," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Mohammad Rum dikonfirmasi IDN Times, Selasa (3/1/2023).
1. Enam investasi besar tahun 2023
Rum menyebutkan setidaknya ada enam investasi besar yang dilaksanakan investor tahun 2023. Di antaranya, investasi pembangunan smelter PT. Amman Mineral di Kabupaten Sumbawa Barat dan investasi Tambang Emas Huu di Kabupaten Dompu.
Kemudian, investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, investasi proyek kereta gantung Rinjani di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. Selain itu, investasi PT. Eco Solutions Lombok (ESL) di Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur dan pembangunan Hotel Kempinski di Sekotong, Lombok Barat.
2. Realisasi investasi 2022 lampaui target RPJMD NTB
DPMPTSP Provinsi NTB mencatat realisasi investasi sampai dengan bulan Oktober 2022 sebesar Rp15,437 triliun lebih. Realisasinya melampaui target dalam RPJMD yaitu sebesar Rp15,428 triliun pada 2022.
Sedangkan pemerintah pust menargetkan realisasi investasi di NTB sebesar Rp18,5 triliun pada tahun 2022. Dalam beberapa tahun terakhir di NTB. Realisasi investasi terus menggeliat dan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD NTB dan Pemerintah Pusat.
Tahun 2020, realisasi investasi di NTB sebesar Rp11,6 triliun. Angkanya melampaui target yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp6,065 triliun dan target RPJMD sebesar Rp11,5 triliun. Kemudian pada tahun 2021, realisasi investasi di NTB mencapai Rp14,879 triliun. Angkanya melampaui target pemerintah pusat yaitu sebesar Rp9 triliun dan target RPJMD Rp13 triliun.
3. Gaet kembali investasi tertunda akibat pandemik COVID-19
Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan dengan penghapusan PPKM, artinya aktivitas mulai kembali normal seperti sebelum pandemik COVID-19. Beberapa rencana investasi yang sempat tertunda akibat pandemik COVID-19 akan kembali digaet.
"Beberapa rencana realisasi investasi yang tertunda karena COVID-19, kita rintis kembali. DPMPTSP kerja keras tahun ini. Kita membangun komunikasi lebih awal lagi dengan investor. Kita proaktif membangun komunikasi, supaya mereka tidak salah persepsi dengan UU Cipta Kerja. Bagaimana diyakinkan kembali agar investor yang sudah punya rencana investasi merealisasikan investasinya," tandas Gita.
