Polda NTB akan Dalami Dugaan Praktik Perjudian di Lomba Pacuan Kuda

Kapolda mengatakan informasi yang diterima kepolisian akan didalami oleh Dirreskrimum Polda NTB dan Kapolres Jajaran. Ia meminta Kapolres Jajaran mendalami apakah dugaan praktik perjudian di lomba pacuan kuda memenuhi unsur tindak pidana KUHP pasal 303 tentang perjudian.

"Maka akan didalami oleh Direktur Reskrimum dan timnya. Begitu juga Kapolres Jajaran apabila ada kegiatan seperti itu. Maka saya minta bantuan Kapolres Sumbawa untuk melihat kegiatan pacuan kuda apakah bisa memenuhi unsur pasal perjudian dalam pasal 303 KUHP," katanya.

Kapolda menjelaskan dalam pasal 303 KUHP, hal yang dilarang adalah permainan yang mengharapkan untung. Berkaitan informasi di Sumbawa mengenai adanya dugaan praktik perjudian pada kegiatan pacuan kuda maka harus dilihat dan dipahami betul-betul apakah permainan dengan menggunakan semacam taruhan dengan harapan menang atau untung itu dikelola.

"Terima kasih atas informasi apapun itu sebagai bahan kami. Kalau perjudian di KUHP pasal 303 berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta," terangnya.

Sementara itu, Kapolres Sumbawa AKBP Henry Novika Chandra mengungkapkan saat ini kasus yang dilaporkan berkaitan dengan lomba pacuan kuda di wilayah hukum Polres Sumbawa adalah penggunaan joki cilik atau anak di bawah umur. Saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh kepolisian.

Dikatakan, lomba pacuan kuda tradisional menggunakan joki cilik merupakan budaya lokal. Sehingga perlu dimusyawarahkan dengan berbagai pihak terkait seperti praktisi, akademisi, tokoh budaya dan lainnya.

"Sehingga ke depan bisa kita antisipasi hal-hal yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku seperti UU Perlindungan Anak dan pasal 303 KUHP," ucapnya.

Sebelumnya, Koordinator Koalisi #StopJokiAnak, Yan Mangandar Putra yang melaporkan dugaan eksploitasi anak pada lomba pacuan kuda di Sumbawa menegaskan bahwa pihaknya mendukung kegiatan pacuan kuda tradisional. Tetapi pihaknya menolak penggunaan joki usia anak karena sangat membahayakan nyawa dan hak-hak anak lainnya terbengkalai. Selain itu juga maraknya perjudian.

Untuk itu, pihaknya mendesak Gubernur NTB konsisten melaksanakan amanat Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pergub No. 67 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak. Gubernur diminta segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait moratorium penyelenggaraan pacuan kuda yang melibatkan joki anak di NTB.

Jangan sampai ada nyawa joki anak tewas sia-sia lagi. Sambil Gubernur NTB bersama Pordasi NTB membahas Draf Peraturan Gubernur terkait keberadaan joki anak dalam penyelenggaraan pacuan kuda di NTB.