Pertamina Tambah 66 Ribu LPG Subsidi di Pulau Sumbawa Usai Lebaran

Ahad menjelaskan peningkatan konsumsi LPG 3 Kg disebabkan tren konsumsi masyarakat di Pulau Sumbawa khususnya Kabupatan Bima dan Dompu pascalebaran yang biasanya menyelenggarakan hajatan dan acara lainnya. Sebagai antisipasi, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah menyiapkan pasokan ekstra sebanyak total 66.680 tabung.

Puluhan ribu tabung LPG subsidi itu disalurkan melalui beberapa tahap. Mulai tanggal 21 sampai dengan 26 April 2024 untuk Pulau Sumbawa yang meliputi Kota Bima sebanyak 8.200 tabung, Kabupaten Bima 17.480 tabung, Kabupaten Dompu 11.760 tabung, Kabupaten Sumbawa 22.920 tabung dan Sumbawa Barat sejumlah 6.320 tabung.

Untuk penyaluran harian LPG 3 Kg di wilayah pulau Sumbawa sendiri mengalami kenaikan sekitar 8,9 persen dari realisasi penyaluran bulan Maret 2024 yang sejumlah 33.631 tabung, menjadi 36.609 tabung pada bulan April 2024 ini. Ketersediaan LPG saat ini dilayani oleh 21 Agen dan 2.395 pangkalan resmi yang tersebar di pulau Sumbawa.

Pihaknya bersama pemerintah daerah terus melakukan sosialiasi pembelian LPG 3 Kg di pangkalan resmi agar mendapat kepastian jaminan stok dan mendapat harga yang sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi). Serta mengimbau kepada masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi.

"Kami mengimbau kepada masyarakat serta pelaku usaha yang tergolong mampu untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi agar stok di lapangan tetap terjaga. Karena hal tersebut menjadi salah satu alasan yang mengakibatkan ketersediaan di lapangan cepat habis," pinta Ahad.

Pertamina memastikan kuota LPG 3 Kg subsidi yang ditetapkan pemerintah akan cukup jika penggunaannya disesuaikan dengan peruntukan dan aturan yang berlaku.

Selain itu, Ahad juga mengingatkan kepada Lembaga penyalur resmi yaitu agen dan pangkalan LPG untuk tidak melakukan penyelewengan dan menaikkan harga di atas HET.

Jika ditemukan agen dan pangkalan resmi LPG 3 kg yang tidak menyalurkan sesuai aturan akan diberikan sanksi mulai dari teguran, pencabutan alokasi sampai dengan pemutusan hubungan usaha (PHU).

Kepala Bagian Perekonomian dan sumber daya alam Kabupaten Dompu, Soekarno H. Nur Muh menjelaskan prilaku konsumsi masyarakat Dompu selain menyelenggarakan hajatan, saat panen hingga pascapanen adalah puncak permintaan LPG 3 Kg. Itu akan terjadi hingga menjelang tanam, sehingga dukungan alokasi sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan LPG subsidi.

Terkait pengawasan, DPRD sudah melakukan sidak dan menunggu tindak lanjut, dari unsur pemerintah secara berkala. Pengawasan tetap dilakukan dan sudah dipublikasikan kontak pengaduan konsumen untuk menjembatani keterbatasan personel. Di tingkat agen sudah ditegaskan untuk lakukan pembinaan ke pangkalan-pangkalannya dan bagi yang melanggar segera dikenakan sanksi.

Terpisah, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda Kabupaten Sumbawa Khaeruddin mengatakan hasil pantauan di lapangan, secara umum masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam membeli LPG. Artinya supply tambahan fakultatif sangat membantu mengatasi demand yang tinggi di lapangan.

Untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan penyaluran LPG di pangkalan, secara berkala Pertamina melakukan pemantauan penyaluran LPG 3 Kg di seluruh pangkalan resmi. Serta bersinergi bersama Pemda setempat dalam upaya penertiban terhadap konsumen atau pelaku usaha yang tidak berhak menikmati LPG 3 Kg Subsidi.

Kendati demikian pembelian LPG 3 Kg subsidi di pangkalan wajib menggunakan KTP sesuai dengan Penetapan Pemerintah per 1 Januari 2024. Dengan adanya pendataan ini, mengurangi peluang penyalahgunaan LPG 3 Kg bersubsidi.

Sesuai surat edaran Direktur Jendral Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022 untuk pelaku usaha Hotel, Restoran, Usaha Peternakan, Usaha Jasa Las, Usaha Binatu dan Usaha Batik dilarang untuk menggunakan LPG 3 Kg Subsidi dalam usahanya.