Kupang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, akan memfokuskan sistem pembayaran pajak secara digital dan transaksi non tunai. Hal itu menyusul terungkapnya dugaan penggelapan pajak daerah yang sementara ditaksir mencapai lebih dari Rp3 miliar.
Wali Kota Kupang, Christian Widodo, mengatakan reformasi sistem perpajakan ini untuk menutup celah kebocoran penerimaan daerah melalui program BARONDA (Road to Optimalisasi Pendapatan Daerah).
Awalnya Christian mengungkap soal pemeriksaan internal terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang terkait dengan kasus penggelapan pajak reklame ini. Para pegawai yang terlibat kasus tersebut, ungkap dia, telah dibebastugaskan dan penanganan perkara dilakukan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang.
"Pegawai yang diduga melakukan penggelapan telah dibebastugaskan dari tugas pemungutan pajak sambil menunggu proses hukum berjalan," ujarnya usai Rapat Paripurna DPRD Kota Kupang, Rabu (24/6/2026) malam.
Ia juga telah membentuk tim khusus terkait pengelolaan dan pendataan pajak reklame, memperkuat pengawasan dan menegakkan aturan secara tegas. "Serta kita menerapkan pembayaran pajak secara digital dan non-tunai," jelasnya.
Ia berharap melalui program BARONDA maka kasus tersebut tak terulang. Sistem ini akan mempercepat distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, memperbarui basis data wajib pajak, mendata objek pajak baru, meningkatkan edukasi perpajakan, hingga memperkuat pengawasan.
"Kita gandeng perguruan tinggi dan sektor perbankan untuk mempermudah masyarakat membayar pajak," tambahnya.
Sistem yang sama akan menerapkan pula pengelolaan keuangan berbasis single source of truth.
"Dengan menyinkronkan data secara real time dengan pemerintah pusat, serta memperluas digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi guna meminimalkan potensi kebocoran pendapatan," dia menerangkan.
Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Pelt, secara terpisah menyebut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah menunjukkan potensi kerugian daerah telah mencapai lebih dari Rp3 miliar. Kasus yang tengah dalam proses hukum ini diharapkannya dapat mengungkap aktor utama penggelapannya maupun modus yang sudah digunakan.
"Kasus ini sudah diambil alih oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Tentunya kita ingin aktor dalam kasus ini harus terungkap semuanya, dan pola yang dipakai supaya kita bisa bongkar semuanya," tegas Jeffry.
Jejak kasus ini sebenarnya sudah muncul sejak akhir 2023 hingga Januari 2024, ketika Inspektorat mulai memeriksa 16 pegawai Bapenda terkait dugaan uang pajak yang tidak disetor ke kas daerah.