2. Lima indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi

Simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 di Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Hasan menyebutkan lima indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. Antara lain:

• 5.655 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat.
• 3.630 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb).
• 1.138 TPS yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas.
• 560 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS
• 521 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu.

Kemudian, Hasan juga menyebutkan 17 indikator TPS rawan yang banyak terjadi, antara lain:

• 458 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK)
• 296 TPS terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa tenang
• 192 TPS memiliki riwayat kekerasan di TPS
• 165 TPS dekat dengan lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih
• 158 TPS diwilayah rawan bencana
• 146 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu
• 117 TPS sulit dijangkau
• 75 TPS terdapat kendala aliran listrik dilokasi TPS
• 67 TPS terdapat praktik menghina atau menghasut antar pemilih terkait isu SARA
• 63 TPS memiliki riwayat kerusakan logistik atau kelengkapan pemungutan suara
• 60 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS maksimal H-1 saat pemilihan
• 54 TPS terdapat potensi TNI, Polri, Kepala Desa dan atau Perangkat Desa melakukan tindakan atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu
• 52 TPS memiliki riwayat Petugas KPPS berkampanye untuk peserta pemilu
• 35 TPS memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat pemilu atau pemilihan
• 33 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan bahkan tidak tersedia logistik pada saat pemilu dan pemilihan
• 32 TPS dekat wilayah kerja pertambangan/pabrik
• 34 TPS di lokasi khusus

3. Tiga rekomendasi Bawaslu kepada KPU NTB

Kantor KPU NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Terhadap data TPS rawan tersebut, Bawaslu NTB melakukan strategi pencegahan dengan melakukan apel siaga patroli pengawasan, patroli pengawasan di wilayah TPS rawan. Kemudian koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Selanjutnya membuat imbauan ke jajaran KPU, peserta Pemilu, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi dengan pemantau Pemilu dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko dan call center pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat.

"Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilu di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih," terang Hasan.

Hasan menambahkan berdasarkan data hasil pemetaan TPS rawan, Bawaslu NTB merekomendasikan KPU NTB untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS. Pertama, melakukan antisipasi kerawanan. Kedua, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya.

Melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS. Baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.

Ketiga, melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat jumlah, sasaran, kualitas, waktu. Serta melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, dan mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Baca Juga: KPU Mitigasi Penempatan TPS, NTB Siaga di Daerah Rawan Bencana