Meski Naik, Indeks Demokrasi NTB Posisi 10 Besar Terbawah di Indonesia

26 Sep 2025, 08:40 WIB

Kepala BPS NTB Wahyudin. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,34 poin dibandingkan 2023. Skor IDI NTB tahun 2024 sebesar 76,34 poin, sedangkan pada 2023 sebesar 70 poin.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan kenaikan IDI NTB pada 2024 merupakan tertinggi kedua di seluruh Indonesia namun IDI NTB masih dalam kategori sedang. Meski mencatatkan rekor kenaikan tertinggi kedua di Indonesia pada 2024, tetapi IDI NTB masih berada di posisi 10 besar terbawah secara nasional.

"Secara nasional kita memang masih di urutan 10 besar terbawah. NTB posisi 10 besar terbawah secara nasional," kata Wahyudin dikonfirmasi usai Rakornas Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2024 di Mataram, Kamis (25/9/2025).

1. Perlu regenerasi partai politik dan peningkatan produk hukum DPRD

Gedung DPRD NTB yang dibakar massa aksi pada Sabtu (30/8/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Untuk menggenjot IDI NTB supaya bisa naik ke papan tengah bahkan papan atas secara nasional, Wahyudin mengatakan perlu adanya regenerasi di partai politik.Menurutnya, perlu ada pembinaan politik kepada generasi muda yang dilakukan partai politik di NTB.

Selain itu, DPRD perlu memperbanyak produk-produk hukum yang dihasilkan berupa Perda inisiatif. Kemudian memperbanyak keterwakilan perempuan di DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Produk Perda berupa inisiatif DPRD perlu ditingkatkan. Karena pernah ada satu perda yang dihasilkan DPRD dalam setahun. Kalau itu ditingkatkan bisa membantu peningkatan IDI NTB," ujar Wahyudin.

Wahyudin juga mengungkapkan aksi demo anarkis juga berpengaruh terhadap IDI NTB. "Kehidupan demokrasi kita memang cukup lumayan karena kenaikan tertinggi kedua di Indonesia. Tapi yang perlu digenjot misalnya terkait kaderisasi partai politik. Ada pelatihan pengkaderan anggota partai politik dan peningkatan produk hukum dari inisiatif DPRD," tandasnya.

2. IDI menjadi kinerja utama gubernur

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan secara nasional, capaian IDI 2024 yang dirilis Agustus 2025 naik menjadi 79,81 dari sebelumnya 79,51. Meski meningkat, skor tersebut masih berada pada kategori sedang. IDI sendiri menjadi salah satu indikator pembangunan politik yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Bahkan, IDI telah ditetapkan sebagai Indeks Kinerja Utama (IKU) bagi para gubernur.

Kemenko Polkam juga menyampaikan enam rekomendasi strategis untuk memperkuat demokrasi ke depan, yakni penyempurnaan regulasi demokrasi, penguatan kebebasan sipil, penguatan lembaga demokrasi, peningkatan kultur politik demokratis, optimalisasi data IDI dan kolaborasi multipihak.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan penghargaan capaian IDI 2024 kepada lima provinsi dengan skor tertinggi, yakni Peringkat 1 Daerah Istimewa Yogyakarta, Peringkat 2 Provinsi Bali, Peringkat 3 Provinsi Kalimantan Barat, Peringkat 4 Provinsi Jawa Tengah, dan Peringkat 5 Provinsi DKI Jakarta.

3. Demokrasi di NTB menghadapi tantangan

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia termasuk di NTB, tengah menghadapi tantangan. Namun, keragaman budaya dan agama di daerah menjadi kekuatan untuk meredam potensi konflik.

Wagub NTB yang biasa disapa Dinda itu mengatakan indeks demokrasi Indonesia di NTB mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Dia menyatakan bahwa NTB adalah daerah yang terbuka dan ramah demokrasi.