ITDC Sebut Belum Ada Keputusan Perpanjangan Kontrak MotoGP Mandalika

09 Oct 2026, 18:46 WIB

Kab. Lombok Tengah

2 min read

Intinya Sih

ITDC menyatakan belum ada keputusan pemerintah untuk memperpanjang kontrak MotoGP Mandalika 2027–2031, karena perlu melibatkan Kemenpora, Kemenkeu, Danantara, dan kemungkinan Pemprov NTB.
Dorna Sports memiliki skema perjanjian lima tahun ditambah lima tahun sejak MotoGP Mandalika pertama digelar pada 2022, namun Indonesia masih menunggu keputusan resmi pemerintah.
Negosiasi awal dengan Dorna, termasuk hosting fee, telah berlangsung di Jakarta; Bappenas juga memberi rekomendasi pembayaran yang menjadi rujukan ITDC.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Take a Deeper Read

Mengendus Harumnya Bisnis Nilam Indonesia yang Terbang ke Luar Negeri

Read Article

Lombok Tengah, IDN Times - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan belum ada keputusan pemerintah terkait perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika lima tahun mendatang.

Direktur Operasi ITDC, Troy Reza Warokka mengatakan ITDC merupakan BUMN yang berada di bawah Danantara. Perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika 2027-2031 harus melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain Kemenpora, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Danantara.

"Tidak bisa serta merta (ITDC) mengambil keputusan dalam satu hari. Kami harus melibatkan stakeholders Kemenpora, Kemenkeu, Danantara dan mungkin Pemprov NTB juga. Itu kita belum rapat khusus mengenai ini (perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika)," kata Troy dikonfirmasi di Mandalika, Jumat (9/10/2026) sore.

1. ITDC tunggu keputusan pemerintah
Direktur Operasi ITDC Troy Warokka. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Dorna Sports memiliki perjanjian penyelenggaraan MotoGP Mandalika dengan pemerintah Indonesia selama lima tahun ditambah lima tahun. MotoGP Mandalika pertama kali digelar pada 2022 lalu.
"Jadi bisa saja statemen itu disebutkan Dorna. Tapi dari Indonesia belum mengatakan siap. Karena antara pejabat itu harus ketok palu dulu baru kita nyatakan siap. Intinya kalau ditanya kita siap. Tapi jalan atau tidaknya kita tunggu pemerintah," jelas Troy.
2. Negosiasi hosting fee telah dilakukan dengan Dorna Sports
Sesi practice MotoGP Mandalika, Jumat (9/10/2026). (IDN Times/Muhammad Nasir)
Troy mengungkapkan negosiasi antara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Kepala BP BUMN, Wakil Menteri Keuangan dan Direktur Utama InJourney dengan Dorna Sports telah dilakukan di Kantor Danantara di Jakarta. Dia menjelaskan bahwa itu merupakan tahapan awal pembicaraan perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika termasuk mengenai hosting fee.
"Jadi tahapan awal, rapat awal sudah dilakukan. Itu yang membahas itu termasuk itu (hosting fee). Nah, hasilnya hari itu, tidak (belum ada keputusan perpanjangan kontrak). Karena kita sebagai pemerintah diskusi dulu, rapat dulu banyak prosesnya. Apalagi kita di bawah Danantara, BP BUMN, proses yang cukup panjang, ada mekanisme," tambahnya.
3. Bappenas berikan rekomendasi terkait pembayaran hosting fee MotoGP
Sesi practice MotoGP Mandalika, Jumat (9/10/2026). (IDN Times/Muhammad Nasir)
Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 itu menambahkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memberikan rekomendasi kepada Menpora, Menpar dan Wagub NTB terkait pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika.
Rekomendasi Bappenas itu dalam bentuk buku yang diberikan kepada kementerian terkait dan Pemprov NTB. Buku rekomendasi Bappenas itu menjadi rujukan ITDC terkait pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika.
"Bappenas memberikan rekomendasi berdasarkan proses yang dilakukan dari studi banding segala macam kemudian dicek semua partner. Semua berperan tapi sesuai porsi masing-masing. Tapi kalau bicara hosting fee ini uang besar, semua dari pemerintah pusat," tandas Troy.