MBG Dihentikan 18 Hari di NTB, Hemat Anggaran Rp87,2 Miliar

Dengan dihentikannya penyaluran MBG selama libur sekolah, maka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari. Berbeda dari sebelumnya, SPPG tetap mendapatkan insentif Rp6 juta per hari meskipun tidak ada penyaluran MBG.

"Sekarang, no service no pay dengan adanya Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026," terangnya.

Eko menyebutkan anggaran yang dihemat selama libur sekolah secara nasional mencapai Rp3 triliun lebih. Di NTB sendiri, anggaran yang dihemat mencapai Rp87,2 miliar. Angka itu diperoleh dari penghentian penyaluran MBG selama 18 hari dikalikan insentif Rp6 juta per hari. Kemudian dikalikan jumlah SPPG yang telah beroperasi sebanyak 808 SPPG di seluruh wilayah NTB.

Selama libur penyaluran MBG, kepala SPPG, pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap masuk kerja. Eko menyebutkan jumlahnya mencapai 914 orang di NTB. Mereka harus tetap masuk kerja karena merupakan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kepala SPPG, pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap masuk karena mereka ASN PPPK. Mereka harus tetap masuk untuk melakukan evaluasi terkait tata kelola SPPG, SOP dan sebagainya. Itu harus diperbaiki, mereka harus melakukan identifikasi infrastruktur yang mana harus diperbaiki untuk meminimalisir kontaminasi termasuk perbaikan pembelanjaan dan sebagainya," terangnya.

Eko mengatakan tidak ada gejolak di SPPG imbas keluarnya Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah dalam kerangka pelaksanaan Program MBG Tahun Anggaran 2026.

Dia mengatakan aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan relawan dan pengelola SPPG pada hari ini tujuannya untuk mendukung program MBG. "Itu aksi damai saja untuk mendukung program MBG, nggak ada gejolak di SPPG. Mereka yang demo tidak ada paksaan dari kami," tandasnya.