LPS Beberkan Jurus agar BPRS Tahan Hadapi Ketidakpastian Global

Dia mengatakan kondisi BPRS di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Nilai pembiayaan menembus angka Rp20,53 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp17,85 triliun. Dia menyatakan ekonomi Indonesia bisa bertahan dengan cukup baik. Namun, ada tekanan ekonomi dengan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).

Dia mengatakan kinerja BPRS secara nasional akibat tekanan ekonomi global juga mengalami tekanan meskipun fungsi intemedialnya tetap terjaga. Untuk menjaga pertumbuhan simpan pinjam di BPRS, menurutnya mengoptimalkan kinerja sekaligus memanfaatkan industri perbankan syariah secara nasional.

Di samping itu, kata dia, tantangan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah skala usaha yang masih kecil, efisiensi operasional, penyesuaian model bisnis dengan kebutuhan pasar, dan penguatan tata kelola. Dia menjelaskan beberapa jurus yang perlu dilakukan untuk penguatan BPRS.

Pertama, mendorong konsolidasi agar skala usaha lebih kuat dan efisiensi meningkat. Kedua, memperkuat model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mampu menjangkau sektor-sektor strategis. Ketiga, memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan agar kualitas aset terjaga serta mitigasi fraud semakin baik.

Keempat, meningkatkan kapasitas operasional, termasuk pencatatan keuangan, teknologi informasi, dan disiplin prinsip kehati-hatian. Kolaborasi apa yg akan dilakukan oleh LPS dan Himpunan Bank Perekonomian Rakyat (HIMBARSI) untuk meningkatkan ketahanan BPRS diarahkan untuk semakin memperkuat ketahanan dan daya saing BPRS secara berkelanjutan.

Dari sisi LPS, dukungan dilakukan melalui pelatihan GRC, pelatihan pencatatan keuangan sesuai PSAK, penguatan kapabilitas teknologi, implementasi SCV secara bertahap, monitoring keamanan siber, serta dukungan forum-forum diskusi strategis. Sementara dari sisi HIMBARSI, kolaborasi diwujudkan melalui peran aktif dalam diseminasi kebijakan LPS kepada anggota, termasuk sosialisasi kepatuhan administrasi dan premi penjaminan.

Dia menyebut beberapa persyaratan agar nasabah mendapatkan kepastian simpanannya dijamin LPS. Simpanan nasabah di bank peserta penjaminan, termasuk BPRS, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, yang penting bagi nasabah adalah memastikan simpanannya ditempatkan pada bank yang menjadi peserta penjaminan LPS dan selalu memenuhi ketentuan penjaminan yang berlaku.

"Dari sisi industri, kepastian tersebut juga akan semakin diperkuat melalui peningkatan efektivitas pelaporan data simpanan, termasuk implementasi Single Customer View atau SCV secara bertahap, agar proses penjaminan dan pembayaran klaim dapat berjalan lebih baik," ujarnya.

Ketua Panitia Penyelenggara Ivan Eroka Yuliadji mengatakan Rakernas dan BPRS Summit 2026 diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pelaku industri. Menurutnya, Rakernas dan BPRS Summit 2026 menjadi momentum penting untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi, serta mendorong inovasi demi kemajuan industri BPRS yang berkelanjutan.

Sementara, Ketua HIMBARSI Alfi Wijaya mengungkapkan bahwa nasabah BPRS rata-rata merupakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dampak tekanan global saat ini sebabkan ekonomi di tingkat bawah mulai melemah.

"Sehingga perlu disiapkan langkah-langkah mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan nantinya. Nah strategi ini sedang kita cari model yang tepat, bagaimana BPRS bisa bergerak dengan baik," kata dia.

Menurut Alfi, angkah-langkah yang dapat dilakukan BPRS menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang tidak stabil dengan meningkatkan skala ekonomi, melakukan efisiensi, meningkatkan model bisnis dan meningkatkan tata kelola.

Ke depannya, BPRS harus bertransformasi ke layanan digital dengan menguatkan teknologi informasi supaya pelayanan kepada masyarakat bisa terus ditingkatkan. Selain itu, perlu memberikan literasi keuangan kepada masyarakat.

Sementara, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bahwa Pemprov NTB memiliki BPR NTB dengan aset mencapai Rp1,3 triliun. Saat ini, Pemprov NTB sedang memproses konversi BPR NTB menjadi BPR NTB Syariah.

Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu mengatakan saat ini dunia sedang menghadapi ketidakpastian global. Konflik di Timur Tengah cenderung menaikkan harga di bawah. Sehingga, menurutnya, prinsip syariah merupakan langkah yang tepat. Karena prinsip syariah bukan hanya bagi hasil melainkan juga bagi tanggungjawab.