Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Lombok Timur Menurun

Ahmad mengaku sedang menyiapkan regulasi baru sebagai perlindungan terhadap perempuan dan anak. Regulasi baru ini, menurutnya, membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menyosialisasikannya. 

Agar masyarakat bisa mengetahui isi dan sanksi dari regulasi ini.

Salah satunya peraturan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di masing-masing desa dan kelurahan di Lombok Timur. Namun aplikasi di lapangan masih dianggap belum berjalan secara maksimal.

"Perdes-perdes ini belum bisa berjalan normal, karena desa tidak pernah menyosialisasikannya ke pada masyarakat. Makanya kasus ini tetap terjadi," terangnya.

Selain itu juga ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 di Lombok Timur yang dianggap mandul mengingat ketiadaan sanksi bagi pelanggarnya. 

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, kata Ahmad, menjadi perlindungan kuat bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Sebab dalam undang-undang ini diatur ancaman hukuman sekaligus denda, yakni penjara 9 tahun dan denda Rp200 juta.

"Siapa pun yang menikahkan anaknya dengan alasan kekerasan, budaya atau apa pun maka akan dipidana 9 tahun penjara dan denda Rp 200 juta," jelasnya.

Aparat penegak hukum bisa menindak para pelaku kekerasan perempuan dan anak agar bisa memberikan efek jera bagi para pelaku dan pembelajaran bagi masyarakat.

Sejauh ini DP3AKB Lombok Timur dan pihak terkait terus menyosialisasikan Undang-Undang TPKS kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa tahu dan memahami isi dan saksi yang ada dalam undang-undang tersebut.

Sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur bisa dikurangi.

"Selain menyiapkan regulasi baru, kami juga beberapa waktu ini juga sedang menyosialisasikan UU TPKS ini bersama NGO, aparat hukum agar masyarakat bisa tahu sanksinya bila melanggar undang-undang ini," pungkasnya.