Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Kabar Gembira, Air Bersih Kembali Mengalir di Gili Trawangan
Kapolda NTB Irjen Kalingga Raharja turun memediasi antara pihak terkait soal penggunaan diskresi Bupati Lombok Utara dalam mengatasi krisis air bersih di Gili Trawangan Lombok Utara, Kamis (10/9/2026). (dok. Istimewa)
  • Kapolda NTB memediasi pemda, PT TCN, dan pelaku wisata, sekaligus menyalurkan 15.000 liter air bersih saat krisis mengganggu warga serta puluhan hotel dan resort.
  • Diskresi Bupati Lombok Utara dan Gubernur NTB memungkinkan PT TCN mengaktifkan distribusi air selama enam bulan sambil proses perizinan KLHK didampingi; pasokan kembali mengalir bertahap.
  • Pemerintah menilai pemulihan distribusi sebagai solusi jangka pendek bagi kebutuhan dasar dan pariwisata, sementara solusi permanen disiapkan setelah krisis seminggu menaikkan beban biaya warga dan menghentikan operasional hotel.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mataram, IDN Times - Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra turun memediasi pihak terkait dalam mengatasi krisis air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada Kamis (10/9/2026). Dia memfasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah, PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), dan para pelaku usaha pariwisata Gili Trawangan.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid mengatakan penanganan krisis air bersih di Gili Trawangan memuncak setelah Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra turun langsung ke lapangan memimpin penyaluran bantuan sekaligus memediasi seluruh pihak yang terdampak.

"Kapolda NTB hadir langsung di Gili Trawangan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Selain menyalurkan bantuan darurat 15.000 liter air bersih menggunakan kapal Ditpolairud dan mobil tangki, Kapolda juga memfasilitasi komunikasi antara Pemda, PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), serta para pelaku usaha," kata Kholid, Jumat (11/9/2026).

1. Jembatani penggunaan diskresi Bupati Lombok Utara

Penyaluran air bersih kepada warga Gili Trawangan. (dok. Istimewa)

Sebelumnya, kelangkaan air bersih mengancam operasional puluhan hotel dan resort serta membebani ekonomi warga lokal. Dalam ruang dialog terbuka di Bale Adat Gili Trawangan, para pengelola akomodasi wisata dan tokoh masyarakat menyampaikan secara langsung besarnya dampak finansial serta kekhawatiran akan citra pariwisata internasional.

Kholid menjelaskan Kapolda NTB menjembatani kesepakatan penggunaan diskresi Bupati Lombok Utara dan Gubernur NTB yang didukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Langkah hukum dan administratif ini memberikan ruang bagi PT TCN untuk mengaktifkan kembali layanan distribusi air bersih selama kurun waktu enam bulan ke depan, sembari mendampingi proses perizinan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Hasil dari koordinasi intensif ini adalah dibukanya kembali keran operasional PT TCN pada pukul 18.00 WITA. Kini pasokan air bersih bertahap kembali mengalir ke rumah-rumah warga dan kawasan industri pariwisata," jelas Kholid.

Dia menegaskan Polda NTB akan terus mengawal pemulihan fasilitas publik dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan destinasi wisata prioritas tersebut agar tetap kondusif.

2. Fokus bukan sekedar soal bisnis perusahaan

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sementara, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persoalan air bersih di Gili Trawangan telah dibahas bersama Forkopimda NTB dan Bupati Lombok Utara pada Senin, 7 September 2026 lalu. Menurut Iqbal, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan bisnis antara para pihak.

Ketika distribusi air bersih terhenti dan berdampak kepada masyarakat, pemerintah harus memastikan pelayanan kebutuhan dasar tetap berjalan. “Ini fokus kita bukan sekadar soal bisnis perusahaan, ini soal pelayanan kebutuhan dasar masyarakat,” kata Iqbal, Jumat (11/9/2026).

Pembahasan tersebut kemudian ditindaklanjuti langsung di lapangan. Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja turun ke Gili Trawangan untuk memastikan kesepakatan yang telah diambil bersama dapat segera diimplementasikan. Setelah itu, sistem produksi air kembali diaktifkan dan distribusi kepada masyarakat serta pelaku usaha di kawasan Gili Trawangan mulai berjalan.

3. Siapkan solusi permanen

Dropping air bersih ke Gili Trawangan oleh Pemda Lombok Utara. (dok. Istimewa)

Pembukaan keran air bersih oleh PT TCN merupakan solusi jangka pendek. Tujuannya untuk memulihkan sektor pariwisata dan kehidupan masyarakat yang terganggu akibat terhentinya pasokan air bersih sejak Kamis pekan lalu.

Persoalan air bersih di Gili Trawangan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di saat bersamaan, Gili Trawangan merupakan salah satu destinasi utama NTB yang aktivitas ekonominya sangat bergantung pada kesiapan pelayanan dasar.

“Solusi jangka pendek sudah kita lakukan. Targetnya jelas, pariwisata pulih. Kehidupan masyarakat tidak terganggu karena ini menyangkut air yang jadi kebutuhan dasar. Pada saat yang sama solusi permanen harus kita siapkan,” ujar Iqbal.

Sebelumnya, Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lombok Utara, Lalu Kusnawan, mengatakan krisis air bersih sudah terjadi selama seminggu. Hal ini menyebabkan sejumlah hotel berhenti beroperasi sementara karena tidak sanggup menanggung beban biaya operasional.

Sementara, masyarakat Gili Trawangan terpaksa menggunakan air payau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dusun Gili Trawangan, Muhammad ​Husni mengungkapkan pengeluaran warga naik tiga kali lipat akibat krisis air bersih di Gili Trawangan.

Jika sebelumnya pembelian air hanya difokuskan untuk kebutuhan minum, kini warga juga harus mengeluarkan biaya membeli air bersih untuk keperluan mandi.

Mereka mendesak adanya kepastian hukum dan regulasi yang jelas dari pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan dasar air bersih. Apalagi Gili Trawangan sebagai salah satu destinasi wisata dunia, masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil solusi konkret dengan mengaktifkan dan mengoptimalkan kembali sistem suplai air bersih.

"Kalau warga minta kepastian hukum terkait pelayanan air bersih. Intinya masyarakat minta air bersih, perkara bagaimana pemerintah mengatur regulasi urusan pemerintah," kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article