Jumlah Kampus yang Potong Beasiswa KIP Kuliah di Lombok Bertambah

Dwi mengatakan modus kampus yang melakukan pemotongan beasiswa KIP kuliah hampir mirip-mirip. Sebanyak 2 kampus sudah dilakukan pemeriksaan, hasilnya ditemukan pemotongan beasiswa KIP kuliah sebesar Rp5,7 miliar.

Sedangkan satu kampus yang baru diterima laporannya, segera akan diturunkan tim pemeriksa. Tim pemeriksa Ombudsman NTB mengumpulkan bukti-bukti dari mahasiswa yang melapor. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap kampus yang bersangkutan. Ditargetkan hasil pemeriksaan akan keluar dalam waktu dua sampai tiga bulan mendatang.

"Kami mendorong agar mahasiswa melapor baik yang di Lombok, Sumbawa dan Bima. Karena jumlahnya fantastis. Kayak kemarin ditemukan pemotongan sebesar Rp5,7 miliar. Kalau sebelumnya Rp5 miliar. Artinya ini kasus besar, sehingga menjadi prioritas kita. Bahkan pengembaliannya bisa mencapai Rp25 juta per orang," ungkap Dwi.

Pihaknya meminta pihak kampus menghentikan pemotongan beasiswa KIP kuliah. Ombudsman juga meminta pimpinan perguruan tinggi berkonsultasi supaya jangan salah mengambil kebijakan.

"Jadi apapun alasannya pemotongan beasiswa KIP kuliah tidak dibenarkan. Kampus kita minta mengembalikan dana yang sudah dipotong dari beasiswa KIP kuliah," tegasnya.

Dijelaskan, kampus sebenarnya sudah membuat pantai integritas terkait dengan beasiswa KIP kuliah. Sehingga, apabila ada yang melakukan pemotongan beasiswa KIP kuliah, kampus tersebut akan dievaluasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Semestinya mereka sudah tahu, pemotongan beasiswa KIP kuliah itu tidak boleh. Kita mendorong kampus-kampus ini untuk berkonsultasi ke Ombudsman apabila mengambil kebijakan," tandasnya.

Dwi meminta mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah yang menjadi korban supaya jangan takut melapor. Ombudsman akan merahasiakan identitas pelapor. Pelapor juga tidak harus datang ke kantor Ombudsman tetapi bisa didatangi di lokasi yang membuat mereka merasa aman.

"Kemarin saya mendapat informasi dari media mereka dapat intimidasi. Kami mengharapkan mahasiswa dapat ke Ombudsman. Tidak harus datang ke kantor tetapi bisa di tempat lain. Kami akan hadir kalau mereka takut mengalami intimidasi. Kasus sebelumnya memang ada yang mengaku intimidasi. Saya ingatkan mereka tak perlu takut," ucap Dwi.

Sebelumnya, Ombudsman NTB menemukan pemotongan beasiswa KIP kuliah senilai Rp5,7 miliar dari dua kampus di Lombok. Pemotongan beasiswa KIP kuliah mahasiswa itu ditemukan masing-masing dari sebuah perguruan tinggi di Lombok Tengah sebesar Rp3.877.800.000,- dan sebesar Rp1.878.500.000,- dari salah satu perguruan tinggi di Mataram.

Jumlah mahasiswa yang dipotong beasiswa KIP kuliah sebanyak 666 orang. Dengan rincian 411 mahasiswa di Lombok Tengah dan 255 mahasiswa di Kota Mataram. Untuk mahasiswa pada salah satu kampus di Lombok Tengah, pemotongan beasiswa KIP kuliah dari angkatan 2019 - 2022. Sedangkan untuk satu kampus di Kota Mataram, pemotongan dilakukan dari angkatan 2017 - 2022. Sedangkan satu kampus lagi belum dirincikan.

Kampus memotong beasiswa KIP kuliah dengan modus mengeluarkan kebijakan yang dinyatakan mahasiswa pemegang KIP belum melunasi sejumlah biaya kuliah. Bedasarkan penelusuran Ombudsman RI NTB, kampus menetapkan sejumlah beban biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP.

Beban biaya kuliah itu dipotong dari dana beasiswa KIP kuliah. Dengan adanya kebijakan kampus itu, mahasiswa terpaksa membayar biaya kuliah dengan cara memotong beasiswa kuliah mahasiswa.