Jokowi Ancam Copot Pj Kepala Daerah, Gita Ariadi Siap Dievaluasi

01 Nov 2023, 18:58 WIB

Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menekankan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas pada pemilu 2024. Presiden RI Joko 'Jokowi' Widodo juga telah menekankan kepada seluruh Pj Kepala Daerah untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024.

Presiden bahkan mengancam akan mencopot Pj Kepala Daerah yang tidak netral di pemilu 2024. Gita mengatakan ASN harus menjadi fasilitator yang baik pada perhelatan politik 2024, baik Pilpres, Pileg dan Pilkada.

"Jadi kita berada pada posisi yang netral. Pelayanan publik tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan sempit dan sesaat. Pelayanan publik tetap sesuai dengan spirit kehadirannya, memberikan pelayanan kepada semua golongan masyarakat tanpa membedakan afiliasi dan interest politik," tegas Gita dikonfirmasi di Mataram, Rabu (1/11/2023).

1. Pj Gubernur NTB siap dievaluasi Presiden

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sebagai Pj Gubernur yang ditugaskan Presiden, Gita menyatakan siap dievaluasi kapan pun. Saat ini, dirinya terus fokus bekerja dengan baik sesuai amanah yang diberikan Presiden. Tugas Pj Gubernur adalah memastikan terciptanya stabilitas ekonomi, sosial politik, keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

"Kerjanya ke arah sana saja (bekerja sesuai amanah, red). Kalau kerjanya ke arah sana, mau dievaluasi tiap hari, tiap jam kita siap. Memang kita harus bekerja ke sana, harus menyiapkan diri bekerja yang terbaik. Kalau sudah bekerja terbaik dengan orientasi sesuai dengan arahan dari pusat, kita serahkan penilaian itu kepada prerogatif presiden," ucap Gita.

2. Dievaluasi tiga bulan sekali

Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi melantik Pj Bupati Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik dan Pj Wali Kota Bima Mohammad Rum di Mataram, Selasa (26/9/2023). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Pada Senin (30/11/2023), Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada 23 Pj Gubernur, 135 Pj Bupati dan 35 Pj Wali Kota di Istana Negara. Kegiatan itu untuk memberikan pembekalan dan evaluasi pelaksanaan tugas para penjabat kepala daerah.

Rencananya, kata Gita, secara rutin akan dilakukan evaluasi 3 bulan sekali. Hal ini dimaksudkan untuk memantapkan sinkronisasi program pemerintah pusat dengan daerah serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional.

3. Pemda diminta mengendalikan inflasi

Ilustrasi Inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Gita mengatakan Presiden mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar. Kemudian terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hilirisasi industri.

Selain itu menyiapkan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu, pilpres dan pilkada agar aman, lancar dan sukses. Sebelumnya, Pemprov NTB telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu NTB sebesar Rp174 miliar. Dengan rincian sebesar Rp138 miliar untuk KPU NTB dan Bawaslu NTB sebesar Rp36 miliar.

Dana hibah yang diberikan ke KPU dan Bawaslu NTB dialokasikan selama dua tahun anggaran. Sebesar 40 persen dialokasikan pada APBD Perubahan 2023 dan 60 persen di APBD 2024.

Pada APBD Perubahan 2023, Pemprov NTB mengalokasikan sebesar Rp55,2 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp 82,8 miliar untuk KPU NTB. Sedangkan untuk Bawaslu NTB di APBD Perubahan 2023 sebesar Rp14,4 miliar dan APBD 2024 sebesar Rp21,6 miliar.