Janji Rp500 Juta per Desa, Iqbal-Dinda Ungkap Rencana Pendanaan NTB

05 Okt 2024, 21:00 WIB

Janji pasangan Iqbal-Dinda untuk memberikan bantuan Rp300-500 juta per desa jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilgub 2024. (IDN Times,/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 3, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), berjanji memberikan bantuan sebesar Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa setiap tahunnya. Dengan jumlah desa di NTB yang mencapai 1.021, anggaran yang diperlukan mencapai Rp306,3 miliar hingga Rp510,5 miliar per tahun.

Sementara itu, Pemprov NTB bersama DPRD NTB telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp5,7 triliun. Namun, lebih dari 30 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai. Lantas, apakah kondisi fiskal NTB memungkinkan untuk mendanai program unggulan pasangan Iqbal-Dinda ini?

1. APBD NTB diklaim mampu mendukung program

Janji pasangan Iqbal-Dinda memberikan bantuan Rp300-500 juta per desa per tahun. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Juru Bicara Tim Pemenangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim, menegaskan bahwa APBD NTB mampu menyokong program bantuan desa tersebut. Menurutnya, kebutuhan dana sekitar Rp500 miliar per tahun masih bisa ditanggulangi, bahkan dengan kondisi defisit dan utang pemerintah provinsi.

"Kami sudah melakukan perhitungan mendalam. Angka Rp500 miliar itu masih bisa diatasi," ungkap Adhar di Mataram, Sabtu (5/10/2024).

Ia juga menekankan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat akan dibuka jika pasangan ini terpilih. Dengan Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, sebagai Presiden mendatang, Adhar yakin proses koordinasi antara Pemprov NTB dan pemerintah pusat akan lebih lancar.

"Kesamaan visi dengan pemerintahan Prabowo memudahkan realisasi bantuan Rp300-500 juta per desa. Ini sangat terbuka untuk dilakukan," tambahnya.

2. Regulasi memungkinkan bantuan untuk desa

Calon Gubernur (Cagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor Urut 03, Lalu Muhamad Iqbal di sekitar Sirkuit Mandalika (Dok. Istimewa)

Terkait dengan kewenangan desa yang berada di bawah pemda kabupaten/kota, Adhar menjelaskan bahwa regulasi sudah memberikan ruang bagi pemerintah provinsi untuk mendukung program desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan dalam bentuk program yang ditujukan untuk desa.

"Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, program bantuan desa ini bisa direalisasikan. Regulasi sudah ada dan ini sangat memungkinkan untuk dieksekusi," tegasnya.

3. Elektabilitas Iqbal-Dinda meningkat, serangan hoaks bermunculan

Paparan hasil survei elektabilitas tiga pasangan Cagub dan Cawagub NTB versi Nusra Institute di Mataram, Kamis (3/10/2024). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Seiring meningkatnya elektabilitas pasangan Iqbal-Dinda, serangan kampanye negatif mulai bermunculan. Adhar menyebutkan bahwa pasangan ini semakin diterima oleh publik dengan visi dan misi yang ditawarkan. Namun, hal tersebut diiringi dengan tudingan hoaks yang menyerang integritas mereka.

Meski begitu, tim pemenangan Iqbal-Dinda tetap menghormati hasil survei dari berbagai lembaga, baik yang menempatkan pasangan ini di posisi teratas maupun di posisi kedua atau ketiga. Adhar juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga kampanye yang positif dan menghindari praktik kampanye hitam.

"Kami mengimbau agar proses demokrasi dijalankan secara positif. Jangan ada black campaign atau pembunuhan karakter," tutupnya.