Iqbal Kritik Program Zero Waste di NTB yang Dinilai Belum Efektif
IDN Times, Mataram - Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 03, Lalu Muhammad Iqbal, mengkritik program penanganan Zero Waste di NTB yang dinilai masih jauh dari target. Menurut Iqbal, pelaksanaan program ini masih parsial dan belum efektif.
Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal dalam segmen tanya jawab debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada Jumat malam (8/11/2024). Dalam kesempatan itu, calon Gubernur nomor urut 01, Sitti Rohmi Djalilah, mempertanyakan komitmen Iqbal dalam menangani isu Zero Waste jika terpilih memimpin NTB.
“Bagaimana komitmen Bapak dalam pembangunan berkelanjutan, terutama terkait program NTB bersih atau Zero Waste yang sempat Bapak kritik? Saya ingin tahu lebih lanjut mengenai komitmen Bapak terhadap lingkungan kita,” tanya Rohmi kepada Iqbal.
1. Koordinasi dengan kabupaten/kota masih lemah
Menanggapi pertanyaan tersebut, Iqbal mengakui kritikannya terhadap program Zero Waste di NTB. Ia menyebutkan bahwa target penanganan sampah terbagi menjadi dua bagian, yaitu penanganan sampah sebesar 70 persen dan pengurangan sampah sebesar 30 persen. Namun, menurutnya, pencapaian masih jauh dari harapan.
“Dari target 70 persen penanganan, realisasinya hanya mencapai sekitar 40 persen. Sedangkan untuk target 30 persen pengurangan, capaiannya baru sekitar 10 persen. Ini masih jauh dari yang diharapkan,” kata Iqbal.
Iqbal menambahkan, penanganan Zero Waste seharusnya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, untuk menghindari benturan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Salah satu masalah utama adalah koordinasi yang lemah dengan kabupaten/kota,” ujarnya.
2. Iqbal janji akan perkuat koordinasi dengan kabupaten/kota
Jika terpilih, Iqbal bersama pasangannya, Indah Dhamayanti Putri, berjanji akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui pendirian kantor penghubung di setiap wilayah NTB.
“Kami akan mengoordinasikan program-program yang memiliki isu lintas sektor antara provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.
3.Harus dinilai secara kualitatif dan kuantitatif.
Menanggapi kritik tersebut, Rohmi menilai Iqbal hanya melihat program Zero Waste secara kuantitatif dan mengabaikan aspek kualitatif. Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2023, tingkat pengelolaan dan pengurangan sampah telah menunjukkan peningkatan signifikan.
“Sulit jika hanya dinilai secara kasat mata. Pada tahun 2023, pengelolaan sampah mencapai 65 persen, sementara pengurangan sampah mencapai 45 persen dari yang sebelumnya hanya sekitar 1,5 persen,” jelas Rohmi.
Rohmi juga menekankan bahwa saat ia menjabat sebagai Wakil Gubernur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) NTB mengalami peningkatan yang melebihi target nasional karena fokus pada masalah lingkungan.
“Kenaikan ini di atas target nasional karena penanganannya lebih terfokus pada permasalahan lingkungan,” pungkasnya.
