Imigrasi Bima Belum Terima Surat Pencekalan Wali Kota ke Luar Negeri

Hardin tidak berani berkomentar banyak perihal kenapa tembusan surat cekal lamban diterima oleh pihaknya. Namun, dia memastikan jika surat itu diterima, Imigrasi akan menolak perpanjangan atau pembuatan paspor oleh yang bersangkutan.

"Misal surat itu diterima, tentu kami akan tolak perpanjangan atau pembuatan paspor," katanya.

Selain itu, Imigrasi juga akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk meningkatkan pengawasan lapangan. Terutama pihak Bandara Sultan Muhammad Salahuddin (SMS) Bima dan sejumlah unsur yang bekerja pada tempat penyeberangan.

"Akan tetap diawasi, meskipun bandara SMS Bima bukan bandara internasional. Karena yang perlu diawasi ketat itu, bandara internasional seperti di Lombok. Tapi kan di sana ada imigrasinya sendiri yang akan awasi," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Muhammad Lutfi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia diduga melakukan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi pada sejumlah paket proyek.

Status hukum ini diketahui setelah surat panggilan KPK terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beredar di media sosial. Dalam surat itu, KPK memanggil mantan Kepala Dinas PUPR untuk kepentingan penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan tersangka.

Untuk mengungkap aliran dugaan korupsi ini, lembaga anti asuah bahkan terjun langsung di Kota Bima. Mereka mencari barang bukti dokumen dengan menggeledah sejumlah tempat, seperti ruang kerja Wali Kota Bima, Sekretaris Daerah (Sekda) dan ruangan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Tidak hanya itu, KPK juga geledah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kemudian kediaman wali kota, perusahaan mebel milik ipar dari istri serta perusahaan air minum milik mertua wali kota di Kecamatan Asakota. Termasuk rumah eks Kabag PBJ, serta rumah Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima.

Dari hasil penggeledahan sejumlah tempat tersebut, KPK menyita beberapa dokumen penting sebagai indikator korupsi. Di antaranya dokumen dan catatan keuangan hingga beberapa unit alat elektronik.