Honorer Satpol PP Lotim Berharap Diakomoodir Jadi PPPK

Dalam orasinya, anggota Satpol PP ini mendesak pemerintah untuk memprioritaskan mereka untuk diangkat menjadi PPPK seperti tenaga kesehatan dan guru. Mereka merasa sudah sama-sama mengabdi kepada negara, tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda. Mereka berharap pemerintah bisa mengakomodir mereka seperti pegawai pemerintah lainnya. 

"Kita ingin juga menjadi prioritas seperti tenaga guru dan kesehatan, biar sama-sama diakomodir menjadi PPPK," ungkap slaah satu anggota Sat Pol PP Lotim, Samsul Anwar. 

Alasan anggota Satpol PP ingin diprioritaskan jadi PPPK karena persoalan kesejahteraan. Samsul Anwar salah satunya, ia mengakui dirinya telah mengabdi di Satpol PP sejak tahun 2010, saat itu ia menerima honor sebesar Rp450 per bulan.

Itu pun tidak setiap bulan diterima secara rutin, sebab lebih sering dirapel per tiga bulan. Ia mengakui setiap tahunnya ada kenaikan pembayaran honor, namun tiap tahun pula ada tenaga honor yang masuk.

"Ya sebenarnya tiap tahun naik, sekarang jadi Rp650," keluhnya.

Anwar berharap ada solusi dari pemangku kebijakan, terlebih tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun.

"Kami minta diperhatikan, ada yang mengabdi belasan tahun," pintanya.

Senada dengan itu, anggota Satpol PP lainnya, Fathul Rizal mengaku mengabdi selama 16 tahun. Namun hingga saat ini belum ada titik terang dari pemerintah terkait statusnya untuk menjadi PPPK.

Ia mengakui, honor yang diberikan sebesar Rp650 ribu per bulan harus dicukup-cukupkan untuk kebutuhan dapur dan sekolah anaknya. Ia berharap dirinya bersama dengan rekan-rekannya mendatangi kantor dewan dengan harapannya mendapatkan solusi dari pemerintah terkait status mereka.

"Kami ini pengawal dan Penegak Perda, pemerintah bisa memperhatikan kami yang sudah lama mengabdi, sampai saat ini kami tidak dapat apa-apa lebih dari honor itu," pungkasnya.

Menanggapi tuntutan anggota Satpol PP, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H Hasni mengatakan Pemkab Lotim akan mengeluarkan surat usulan ke pemerintah pusat berdasarkan pengaduan dari anggota Satpol PP. Sebab formasi PPPK untuk Satpol PP pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada.

Dia menjelaskan, regulasi perekrutan non-ASN jadi PPPK memang harus diikutkan semua yang sudah dua tahun atau lebih mengabdi, karena pemerintah ingin lakukan pendataan menyeluruh. Dari 1.500 formasi PPPK yang dibuka, Satpol PP memiliki formasi 71 orang, jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah honorer yang ada di Satpol PP.

"Kita akan menunggu informasi pengangkatan PPPK formasi 2025 dari pemerintah pusat, setelah ada pembukaan kita akan mengusulkan di sana," pungkas Hasni.