Hemat BBM, Pemprov NTB Setop Anggaran Operasional Randis Konvensional

30 Mar 2026, 17:12 WIB

Muhammad Nasir

Hemat BBM, Pemprov NTB Setop Anggaran Operasional Randis Konvensional

Randis konvensional pejabat Pemprov NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemprov NTB menghentikan anggaran operasional kendaraan dinas konvensional mulai April 2026 dan menggantinya dengan 72 mobil listrik untuk pejabat eselon II serta satu unit di tiap OPD.
Mulai 1 April 2026, tidak ada lagi alokasi BBM untuk Randis; pejabat yang masih memakai kendaraan konvensional wajib menanggung biaya sendiri selama masa transisi berakhir.
Selain efisiensi BBM, Pemprov NTB juga mengatur penggunaan listrik di kantor pemerintahan tanpa mengganggu pelayanan publik karena mobil listrik dianggap cukup menunjang mobilitas dinas.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

31 Maret 2026

Pemprov NTB menetapkan batas akhir masa transisi penggunaan anggaran BBM untuk kendaraan dinas konvensional. Setelah tanggal ini, tidak ada lagi alokasi anggaran pembelian BBM bagi Randis konvensional.

1 April 2026

Mulai berlaku kebijakan penghentian anggaran operasional Randis konvensional di seluruh OPD Pemprov NTB. Semua pejabat diwajibkan menggunakan mobil listrik yang telah disediakan.

30 Maret 2026

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menjelaskan kebijakan efisiensi tersebut dan menegaskan larangan penggunaan anggaran BBM untuk Randis konvensional setelah 31 Maret 2026.

April 2026

Pemprov NTB mulai menerapkan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas resmi. Anggaran Rp14 miliar dialokasikan dalam APBD 2026 untuk penyewaan mobil listrik demi efisiensi dan penghematan BBM.

kini

Pemprov NTB menjalankan imbauan penghematan energi di kantor pemerintahan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meski dilakukan efisiensi BBM dan listrik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghentikan anggaran operasional kendaraan dinas konvensional dan menggantinya dengan penggunaan mobil listrik mulai April 2026 untuk seluruh pejabat di lingkungan Pemprov NTB.
Who?
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Juru Bicara Ahsanul Khalik serta Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang menetapkan kebijakan efisiensi penggunaan kendaraan dinas dan energi listrik di kantor pemerintahan.
Where?
Kebijakan diterapkan di seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan pelaksanaan awal terpantau di Kota Mataram sebagai pusat administrasi pemerintahan provinsi.
When?
Pemberlakuan dimulai pada 1 April 2026, setelah masa transisi hingga 31 Maret 2026. Pengumuman resmi disampaikan pada Senin, 30 Maret 2026 oleh pihak Pemprov NTB di Mataram.
Why?
Kebijakan ini dilakukan untuk menghemat anggaran daerah, menekan konsumsi bahan bakar minyak, serta mendukung efisiensi energi dalam kegiatan operasional pemerintahan tanpa mengganggu pelayanan publik.
How?
Pemprov NTB menyediakan 72 mobil listrik bagi pejabat eselon II dan satu unit untuk tiap OPD dengan anggaran Rp

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pemerintah di Nusa Tenggara Barat mau hemat bensin, jadi nanti mulai April 2026 mobil dinas pejabat tidak pakai bensin lagi tapi pakai mobil listrik. Mereka sudah punya banyak mobil listrik buat kerja di kantor. Lampu dan alat listrik di kantor juga harus dipakai hemat. Tapi katanya pelayanan ke orang-orang tetap jalan baik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Kebijakan Pemprov NTB untuk menghentikan anggaran BBM randis konvensional dan beralih ke mobil listrik mencerminkan langkah efisiensi yang terukur dan bertanggung jawab. Dengan penyediaan kendaraan listrik di setiap OPD serta pengaturan penggunaan energi di kantor pemerintahan, upaya ini menunjukkan komitmen terhadap penghematan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Mataram, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat menyetop anggaran operasional kendaraan dinas (Randis) konvensional bagi pejabat mulai April 2026. Semua pejabat diarahkan untuk menggunakan mobil listrik yang telah disiapkan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Pemprov NTB menyediakan 72 mobil listrik sebagai Randis pejabat eselon II dan satu unit mobil listrik untuk kendaraan operasional di masing-masing OPD. Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp14 miliar pada APBD 2026 untuk penyewaan mobil listrik dalam rangka efisiensi anggaran dan menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Semua perangkat daerah sudah diberikan mobil operasional mobil listrik juga. Nah, kewajiban kita sekarang, perangkat daerah mempergunakan mobil listrik itu sebaik-baiknya. Dan mobil konvensional yang dipegang oleh para kepala bidang, tidak diperbolehkan mengeluarkan anggaran BBM dari dinas," kata Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik dikonfirmasi di Mataram, Senin (30/3/2026).

1. Tidak ada lagi anggaran untuk pembelian BBM Randis

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Khalik menjelaskan setelah 31 Maret 2026, tidak ada lagi alokasi anggaran untuk pembelian BBM Randis konvensional. Karena setiap OPD telah dibekali dengan mobil listrik. Fasilitas ini mencakup mobil dinas untuk Kepala Dinas serta mobil operasional untuk keperluan kantor.

Terkait kendaraan konvensional yang masih dipegang oleh para Kepala Bidang (Kabid), Pemprov NTB memberlakukan aturan tegas. Masa transisi penggunaan anggaran BBM dinas hanya diberikan hingga 31 Maret. Setelah 31 Maret atau mulai 1 April 2026, tidak ada lagi alokasi anggaran BBM untuk Randis di masing-masing OPD.

Jika ada pejabat eselon III yang tetap menggunakan randis konvensional, maka biaya BBM harus ditanggung secara pribadi. Karena sudah ada mobil listrik untuk operasional OPD yang telah disiapkan.

"Kalau dia jauh tugasnya, bisa pakai perjalanan dinas. Tetapi kalau masih dalam Pulau Lombok, saya pikir tidak perlu perjalanan dinas. Saya sudah berlakukan di Diskominfotik, kalau dia perjalanan di Lombok, itu sudah tidak ada perjalanan dinas, sudah saya berlakukan," tutur Khalik.

2. Padamkan lampu dan atur penggunaan peralatan listrik di kantor pemerintahan

Sejumlah mobil listrik yang menjadi Randis pejabat Pemprov NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Selain menyetop anggaran pembelian BBM randis, Pemprov NTB juga mulai mengatur penggunaan listrik di internal gedung pemerintahan. Meski belum mengeluarkan edaran khusus ke Kabupaten/Kota, imbauan untuk memadamkan lampu yang tidak perlu dan mengatur penggunaan peralatan elektronik sudah mulai dijalankan secara mandiri oleh tiap OPD.

"Tetapi tidak ada edaran khusus dari Pemprov kepada kabupaten/kota untuk melakukan penghematan, karena pasti sudah paham apa yang harus dilakukan. Tergantung kebijakan mereka masing-masing," tambahnya.

3. Pemprov NTB sebut tidak akan mengganggu pelayanan publik

Randis konvensional pejabat Pemprov NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Kepala Diskominfotik NTB itu menjelaskan meski kebijakan efisiensi ini tergolong ketat, Pemprov menjamin pelayanan publik tidak akan terganggu. Keberadaan dua unit mobil listrik di setiap dinas dinilai cukup untuk meng-cover mobilitas pejabat dalam menjalankan tugasnya.

"Dengan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang ada, kami yakin pelayanan publik tidak terganggu meski ada efisiensi BBM," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan Randis konvensional yang masih bagus dan baru nantinya akan dihibahkan, sedangkan Randis yang sudah lama akan dilelang. Sebagian besar Randis konvensional yang ada akan dilelang dan dapat menambah pendapatan daerah.