Heboh 'Fee' Proyek DAK, Kepala Dikbud NTB 'Dag Dig Dug' Gak Bisa Tidur

Aidy mengungkapkan beredarnya informasi adanya transfer fee proyek DAK membuatnya dag dig dug dan tidak bisa tidur nyenyak. Pihaknya terus berupaya agar proyek DAK lingkup Dinas Dikbud NTB dapat berjalan dengan baik. Supaya jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak kembali ke kas negara.

"Terus terang saja dengan ramainya DAK membuat kita dag dig dug. Saya hampir tiap malam gak bisa tidur nyenyak," ungkapnya.

Aidy mengatakan dirinya justru mendapatkan informasi mengenai adanya dugaan fee proyek DAK dari media. Ia menegaskan tidak ada fee dalam pekerjaan proyek DAK di Dinas Dikbud NTB. Karena pekerjaan proyek DAK masih dalam proses perencanaan.

"Kalau ada dugaan mungkin ada orang lain. Saya confirm kepada Sekdis, kepala bidang. Siapa orangnya. Tak satu pun yang bisa mengetahuinya," tutur Aidy.

Aidy menyebutkan nilai proyek DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMA sebesar Rp78,12 miliar lebih. Dengan rincian Kota Mataram Rp4,7 miliar lebih, Lombok Barat Rp6,5 miliar lebih, Lombok Tengah Rp17,3 miliar lebih, Lombok Timur Rp17,9 miliar, Lombok Utara Rp7,2 miliar, Sumbawa Rp2,06 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp803 juta, Dompu 8,4 miliar lebih, Bima Rp10,7 miliar lebih dan Kota Bima Rp2 miliar lebih.

Sedangkan DAK Fisik Sub Bidang SMK sebesar Rp53,5 miliar lebih. Dengan rincian Kota Mataram Rp3,02 miliar lebih, Lombok Barat Rp6,07 miliar lebih, Lombok Tengah Rp4,25 miliar lebih, Lombok Timur Rp13,3 miliar, Sumbawa Barat Rp2,5 miliar lebih, Sumbawa Rp15,7 miliar lebih, Dompu 5,5 miliar lebih, Bima Rp1,02 miliar lebih dan Kota Bima Rp1,97 miliar lebih.

Sementara itu, Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi memerintahkan Inspektorat untuk mengawal DAK di Dinas Dikbud NTB. Ketika ada indikasi kegaduhan seperti hebohnya informasi soal fee proyek DAK, inspektorat diminta segera menemukam permasalahan dan mengambil tindakan.

"Inspektorat dengan kewenangannya mencermati yang informasi awal yang muncul," pinta Sekda.

Ia juga meminta apabila ada ASN yang menerima fee proyek DAK agar segera dilaporkan.

"Supaya jangan ada yang bermain di area gelap. Saya minta aparat (ADN) bekerja sesuai ketentuannya. Kalau sudah bekerja dengan baik, ada masalah, enak untuk dipertanggungjawabkan. Termasuk jangan ada upaya yang bersifat kolutif untuk ada fee dan sebagainya," tegas Gita.