Erick Thohir: Saya Bertanggungjawab Selesaikan Persoalan Lahan Sirkuit

Juru Bicara Front Perjuangan Rakyat NTB Badaruddin menjelaskan bahwa puluhan warga seharusnya melakukan aksi protes tepat di depan Sirkuit Mandalika, Jumat kemarin di hadapan Jokowi. Puluhan warga Dusun Ebunut itu tetap meminta dan menuntut agar Presiden Jokowi dapat membantu mereka supaya lahannya segera dibayar oleh pengembang.

"Presiden sudah berjanji akan memberikan ganti rugi sebagaimana yang dituntut empat warga Dusun Ebunut. Respon ini dilanjutkan dengan memerintahkan menteri BUMN untuk segera mengurus skema penyelesaian dan ganti ruginya," kata Badaruddin, Sabtu (13/11/2021).

Usai berbicara dengan warga Ebunut, Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan persoalan lahan dengan menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pembayaran.

"Ini tentunya adalah harapan baru bagi warga yang telah digusur maupun yang telah tergusur lahannya," katanya.

Badaruddin menyebutkan usai Presiden Jokowi berbicara dengan Damar, warga Dusun Ebunut Desa Kuta Mandalika, seharusnya presiden tak hanya meninggalkan janji  penyelesaian lahan sengketa warga dengan PT ITDC. Namun ia berharap ada langkah nyata yang langsung dilakukan. Sehingga warga tidak cemas dengan janji itu.

Puluhan warga pun kata Badaruddin tetap melakukan aksi protes di belakang Tikungan Sepuluh Sirkuit Mandalika, Jumat sore kemarin.

Dengan menunjuk menteri BUMN, Erick Thohir untuk menyelesaikan sengketa tanah di KEK mandalika secara lisan, kata Badaruddin, itu tidak cukup kuat di hadapan hukum.

"Keseriusan (Jokowi) harus dibuktikan dengan penerbitan Instruksi Presiden (INPRES) tentang penyelesaian sengketa di KEK mandalika, agar semua korban penggusuran memiliki kepastian hukum atas haknya," katanya.

Selain itu, terkait upaya ganti rugi, Pemerintah dan PT ITDC diharapkan tidak pandang bulu dan membeda-bedakan warga yang bermukim di kawasan Sirkuit Mandalika. Sebab seluruh warga yang mendiami lokasi tersebut adalah korban penggusuran.

"Semuanya harus mendapatkan ganti rugi yang layak dengan perhitungan minimal disesuaikan dengan biaya pembangunan rumah di luar ganti rugi lahan," ujarnya.

Kemewahan yang dibangun dari lahan 1.175 hektar KEK Mandalika juga harus memiliki dampak dan manfaat bagi lapangan kerja Penduduk lokal. Baik bagi warga Lombok Tengah maupun Warga NTB secara umum.

"Agar Pemuda tidak hanya menjadi penonton yang silau atas kemegahan pembangunan Sirkuit Mandalika ini," tegasnya.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut maka pemerintah harus membekali SDM para pemuda Lombok dan NTB agar memiliki keterampilan.

Sebelumnya, warga Dusun Ebunut Desa Kuta Mandalika Damar menilai bahwa proses pembayaran lahan warga di kawasan Sirkuit Mandalika lamban. 

Ia menyoalkan selama proses pembangunan infrastruktur Sirkuit Mandalika pasca pembangunan lintasan, PT ITDC dan 48 kepala keluarga di Dusun Ebunut tak pernah membangun komunikasi.

"Kalau boleh jujur tidak pernah," kata pemilik lahan 11 meter persegi di dalam area Sirkuit Mandalika ini.

Bahkan jauh sebelum peresmian Sirkuit Mandalika ini, kata Amak Sibawaih dan Amak Bengkok yang masih tinggal di lahan HPL nomor 263 dan 269 tepat di belakang Tikungan Sepuluh Sirkuit Mandalika Penlok I tak pernah mendapat bayaran lahan dari PT ITDC.

"Lahan kami dicaplok gitu saja. Yang dicaplok itu ada 1,2 hektar di tikungan ke sembilan. Padahal kami mau adu data alas hak. Mereka ITDC tidak pernah mau. Ga berani atau gimana," kata Amak Sibawaih, Sabtu (13/11/2021).

Ia juga berharap, soal kasus lahan yang dihadapinya, bisa mendapatkan perhatian khusus dari Menteri BUMN untuk menyelesaikan proses pembayaran lahan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan bertanggung jawab penyelesaian lahan 48 kepala keluarga (KK) yang masih bertahan di dalam area Sirkuit Mandalika agar segera diselesaikan. 

"Saya tanggung jawab pak (selesaikan persoalan lahan di sirkuit)," kata Erick Thohir di hadapan Jokowi usai meresmikan Sirkuit Mandalika, Jumat (12/11/2021).