Disnakertrans Ungkap Penyebab NTB Tahan dari Ancaman Badai PHK Massal
Mataram, IDN Times - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi ancaman pada 2025 karena lesunya ekonomi. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) memprediksi sebanyak 280 ribu pekerja yang kena PHK massal hingga akhir 2025.
Pada 2024, sebanyak 80 ribu pekerja di Indonesia terkena PHK massal, berasal dari industri padat kerja seperti perusahaan tekstil. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan provinsi NTB merupakan daerah yang tahan terhadap ancaman badai PHK massal.
Hingga saat ini, Disnakertrans Provinsi NTB belum menerima adanya perusahaan yang melakukan PHK karyawan. Kalaupun ada pekerja yang berhenti bekerja, karena habis kontrak dan perusahaan melakukan pengangkatan pekerja baru.
"Kalau di Jawa, itu banyak perusahaan besar-besar yang melakukan PHK. Kalau di NTB, lebih banyak perusahaan kecil atau UMKM. Sehingga lebih banyak tenaga kerja kita pekerja sektor informal. Industri besar di sini ada beberapa seperti BUMN, perhotelan, dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara," kata Aryadi dikonfirmasi IDN Times, Sabtu (11/1/2025).
1. Strategi mencegah PHK di NTB
Dia menjelaskan Provinsi NTB memiliki karakteristik unik dalam ketenagakerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah. Pada periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024, terjadi peningkatan angkatan kerja sebanyak 216.340 orang, sehingga total angkatan kerja mencapai 3,19 juta jiwa.
Tingkat pengangguran menurun secara persentase dari 2,80% menjadi 2,73%. Namun jumlah pengangguran meningkat menjadi 87.010 orang karena pertumbuhan angkatan kerja yang signifikan.
Disebutkan, sektor pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 36%, diikuti sektor perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan.
Sektor tambang, meskipun memberikan kontribusi besar terhadap PDRB NTB tetapi hanya menyerap sekitar 16% tenaga kerja.
Dominasi sektor informal di NTB menimbulkan tantangan tersendiri dalam menciptakan pekerjaan yang lebih formal dan berkelanjutan.
Sebanyak 41,4% tenaga kerja di NTB berpendidikan SD ke bawah yang berdampak pada sulitnya mengisi jabatan formal di perusahaan. Salah satu strategi yang dilakukan agar tenaga kerja terserap di dunia usaha dan dunia industri melalui program Pelatihan Plus Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu (Pepadu Plus).
Pepadu Plus berperan sebagai jembatan untuk mengatasi tantangan mismatch kompetensi antara dunia pendidikan vokasi dan kebutuhan industri. Dengan memanfaatkan bursa kerja khusus (BKK) yang terintegrasi di SMK, program ini berhasil menurunkan tingkat pengangguran lulusan SMK di NTB secara signifikan dari 8,24% menjadi 4,73%.
"Makanya dalam konsep menciptakan link and match, kita siapkan tenaga kerja mengikuti tren industri. Kalau sekarang kita libatkan dunia usaha dan dunia industri merencanakan dan menyiapkan tenaga kerja," terangnya.
2. Dorong penerapan pengupahan gunakan struktur dan skala upah
Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pekerja, Disnakertrans NTB telah mendorong Pengupahan yang berkeadilan melalui penerapan struktur dan skala upah. Sehingga akan tercipta produktivitas di perusahaan.
Produktivitas tercipta apabila kedua belah pihak baik perusahaan dan pekerja menjalankan kerja sama dalam meningkatkan kompetensi dan fungsinya. "Bagaimana perusahaan memperlakukan pekerja dalam komunikasi, peningkatan kapasitas dan jenjang karir. Di struktur dan skala upah, itu syaratnya," kata Aryadi.
Mantan Kepala Diskominfotik NTB ini menjelaskan kompetensi tenaga kerja ditentukan oleh pengalaman kerja. Dengan kompetensi yang dimiliki maka akan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga produktivitas meningkat dan mampu mendapatkan gaji yang lebih besar.
"Sehingga dari tahun ke tahun, produktivitas pekerja dan perusahaan meningkat. Mendorong etos kerja penting, makanya lembaga pelatihan kerja dan pendidikan vokasi harus diajak bekerjasama dengan dunia usaha dunia industri. Sehingga link and match tercipta," ujarnya.
Sejak tiga tahun terakhir, kata Aryadi, kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan telah dilakukan. Antara pemberi kerja dan pekerja bergerak untuk meningkatkan produktivitas sehingga bisa mendapatkan pendapatan yang besar.
"Gaji yang dibayarkan perusahaan tergantung perusahaan itu maju atau tidak. Kalau perusahaan tidak maju, berarti produktivitas rendah. Lama-lama ditutup perusahaan itu. Kalau tutup perusahaannya maka terjadi PHK," terangnya.
3. Lesunya ekonomi picu PHK
Pengamat Ekonomi Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah, M.Si mengatakan gelombang PHK massal yang terjadi pada perusahaan besar di Pulau Jawa karena lesunya ekonomi. Penjualan produk yang tidak lagi menjanjikan keuntungan sehingga perusahaan melakukan efisiensi.
"Jadi saya kira PHK ini karena efisiensi. Kemudian perusahannya, penjualannya tidak lagi menjanjikan atau investasi yang tidak juga bertumbuh. Semua perusahaan pasti melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi yang paling mudah bagi industri adalah melakukan PHK," kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini.
Di sisi lain, Firmansyah juga menyoroti iklim investasi di Indonesia. Beberapa perusahaan besar dunia yang batal berinvestasi di Indonesia. Artinya, investasi di Indonesia belum begitu menjanjikan sehingga mereka lebih memilih berinvestasi ke negara ASEAN lainnya seperti Vietnam.
"PHK ini bagian dari satu sisi penggunaan tenaga manusia yang makin kurang. Di sisi lain investasi yang belum begitu menjanjikan di Indonesia sehingga harus segera dipikirkan jalan keluarnya," ujar Firmansyah.
4. Dorong pengembangan industri pertanian
Dia mendorong pemerintah fokus mengembangkan industri primer di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan yang merupakan core ekonomi Indonesia. Menurutnya, industri pertanian mempunyai jangkauan pasar yang jauh lebih luas dibandingkan industri sekunder.
Dalam pengembangan industri pertanian, Firmansyah, memberikan catatan ekosistemnya yang belum berkembang. Ekosistem industri pertanian mulai dari bahan baku, distribusi, pengolahan hingga pasar perlu dibangun.
"Jangan kita serius meningkatkan industri pertanian, atau agribisnis tetapi impor masih jor-joran. Berarti ekosistemnya belum jalan. Kemudian masyarakat kita belum aware dengan produk lokal, berarti ekosistemnya belum jalan. Inilah tugas pemerintah membangun ekosistem itu saling berkaitan," ujarnya.
Firmansyah juga menyarankan perlunya dibangun kawasan industri pertanian dengan tawaran insentif yang diberikan kepada investor. Sehingga investor tertarik untuk mengembangkan industri pertanian.
"Industri pertanian ini menjadi masa depan NTB dan Indonesia. Minimal kita bisa menguasai pasar domestik untuk produk yang kita hasilkan. Ini solusi industri sekunder yang tumbang," tambah Firmansyah.
