Disebut Gerakkan Ekonomi Lokal, Anggaran MBG Capai Rp5,7 Triliun di NTB

Rapat koordinasi itu dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, Satgas MBG Provinsi NTB dan Satgas MBG Kabupaten/Kota.

Dalam pertemuan itu, kata Iqbal dibahas program MBG dari hulu sampai hilir. Pemerintah daerah mendapatkan gambaran secara utuh mengenai program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. "Ke depan kita akan mendukung upaya percepatan, NTB sudah melebihi dari target awal," jelas Iqbal.

Dia menyebut target awal pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB sebanyak 600 dapur. Namun, sekarang sudah terealisasi lebih dari 600 SPPG yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

"Sekarang fase konsolidasi, artinya memastikan bahwa praktik-praktik dan standar yang diterapkan semua SPPG terpenuhi. Kalau tidak, itulah menjadi fungsi pemantauan dan pengawasan," kata dia.

Meskipun target pembangunan SPPG telah melampaui target, namun kata Iqbal masih ada masyarakat yang belum terjangkau. Kemungkinan, masyarakat yang belum terjangkau program MBG itu akibat data yang tidak valid.

"Saya sendiri saat berkunjung ke beberapa pelosok daerah, masih ketemu ada beberapa orang yang belum menerima manfaat MBG," ungkapnya.

Gubernur Iqbal menyebutkan hingga saat ini program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 SPPG yang aktif serta 2.719 mitra pemasok bahan baku atau supplier.

Iqbal juga menyebutkan program MBG telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal dalam kurun waktu sekitar 10 bulan. Penyerapan tenaga kerja tersebut sangat signifikan karena biasanya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, namun di NTB dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu tahun.

“Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tapi itu tercapai dengan waktu sekitar 10 bulan di NTB. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang tadinya kesulitan memasarkan hasil produknya, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” terang Iqbal.

Dia mengungkapkan, awalnya program MBG sempat diragukan kini menjadi tolok ukur dan model pemberdayaan ekonomi yang efektif. Tantangan ke depan, menurutnya, adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi.

“Tantangannya adalah di daerah 3T karena kami punya 200 lebih pulau berpenghuni. Namun, kami intervensi langsung dengan memastikan ketersediaan supply demi menghindari terjadinya inflasi akibat tingginya demand,” ungkapnya.

Iqbal meminta seluruh unsur Forkopimda dan Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi dalam fase percepatan program. “Kita satu struktur dengan kabupaten kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” pesannya.