Bank NTB Syariah Digeledah dalam Kasus Pinjaman Promotor MXGP

Dalam penggeledahan itu, Tim penyidik Pidsus Kejati NTB menyita sejumlah dokumen dari kantor PT Bank NTB Syariah. Dokumen tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil dan dibawa penyidik ke kantor Kejati NTB.

Pada Senin (27/7/2026), penyidik Pidsus Kejati NTB memeriksa sejumlah pejabat PT Bank NTB Syariah. Pejabat yang diperiksa merupakan manajemen Bank NTB Syariah pada 2023.

Penyidik mendalami pemberian pembiayaan modal kerja yang diduga tidak sesuai prosedur. Penyidik menaikkan. perkara ini ke tahap penyidikan karena menemukan adanya tindak pidana terkait pemberian pinjaman modal Rp11 miliar yang tidak sesuai prosedur.

Selain kasus pinjaman modal, Kejati NTB juga mengusut dugaan tindak pidana korupsi dana sponsorahip MXGP. Sebagaimana diketahui, PT Bank NTB Syariah juga menjadi sponsor dalam ajang balap motocross internasional tersebut.

Sebelumnya, eks Direktur Utama (Dirut) PT Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo pernah diperiksa penyidik Pidsus Kejati NTB pada Jumat, 13 Februari 2026. Kukuh datang memenuhi panggilan penyidik pukul 09.00 WITA dan keluar dari kantor Kejati NTB pukul 17.40 WITA.

Kukuh sempat keluar dari Kantor Kejati NTB untuk salat Jumat dan kembali pukul 14.00 WITA. Dia memenuhi panggilan penyidik terkait penyelidikan kasus sponsorship event MXGP Lombok - Sumbawa yang digelar di NTB sejak 2022 hingga 2024.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan kinerja pada PT Bank NTB Syariah Tahun Anggaran 2023 sampai Semester I 2025 ke Gubernur NTB, Senin (26/1/2026). Kepala BPK RI Perwakilan NTB Suparwadi menyampaikan temuan pada aspek pembiayaan produktif, prinsip kehati-hatian perlu diperkuat.

BPK menemukan adanya penyaluran pembiayaan produktif yang dinilai belum prudent, antara lain persetujuan pembiayaan kepada debitur tertentu yang tidak didukung monitoring memadai. Sehingga terjadi pengalihan pembayaran termin proyek dari rekening escrow ke rekening bank lain tanpa sepengetahuan Bank NTB Syariah. Nilai pengalihan tersebut mencapai Rp47,2 miliar dan Rp16,7 miliar serta Rp30,5 miliar.

Selain itu, terdapat debitur yang memperoleh pembiayaan Rp1 miliar hanya berdasarkan wawancara potensi sponsorship tanpa dukungan daftar sponsor yang valid dan tanpa laporan keuangan yang memadai.

BPK juga mencatat pada proses restrukturisasi pembiayaan, terdapat 18 debitur yang tidak dilakukan pengikatan asuransi ulang, sehingga bank berisiko kehilangan perlindungan (source of repayment) jika debitur mengalami gagal bayar.