Ada 11.223 Rumah Tak Layak Huni di Kota Bima, Pemprov Bantu Empat Unit

09 Nov 2023, 18:22 WIB

Foto ibu Asia, warga kelurahan Tanjung Kota Bima saat menunjukan kondisi rumahnya. (IDN Times/Juliadin)

Kota Bima, IDN Times - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bertambah. Di tahun 2023 ini tercatat sebanyak 11.223 unit, lebih banyak dibandingkan pada tahun 2022 lalu. Dari belasan ribu itu, Pemerintah Provinsi NTB hanya membantu untuk empat unit rumah saja.

"Tahun ini meningkat dampak dari kemiskinan ekstrim dan juga kurangnya program penanganan," kata Kabid Perumahan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertahanan (Perkimtan) Kota Bima, Wawan Sofyan dikonfirmasi Kamis (9/11/2023).

1. Terbanyak di tiga kecamatan

ilustrasi rumah kumuh (pexels.com/Celine Chamiot Poncet)

Belasan ribu rumah kumuh ini hampir merata di lima kecamatan yang ada di Kota Bima. Namun terbanyak ditemukan di wilayah Kecamatan Asakota, Rasana'e Timur dan Rasana'e Barat.

"Rumah yang dikatakan RTLH misalnya tidak memiliki pondasi, tidak memiliki tempat mandi, cuci, kakus (MCK) dan fasilitas lainnya," ujar Wawan.

Umumnya mereka tidak tinggal di tempat yang layak, terutama soal sanitasi. Rumah mereka juga kadang bocor saat musim hujan.

2. Andalkan bantuan dari luar

Ilustrasi menerima uang tunai. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Dalam mengatasi rumah tak layak huni, selama ini Pemkot Bima hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima. Kemudian dari pemerintah provinsi dan pusat.

Dari APBD Kota Bima, tahun ini hanya mampu menangani sebanyak 57 unit saja. Puluhan rumah itu masih pada tahap pengerjaan dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2023 nanti.

"Pengerjaannya masih berlangsung sampai sekarang," terangnya.

3. Bantuan dari provinsi hanya 4 unit

IDN Times/Fitria Madia

Sementara itu, bantuan penanganan dari pemerintah pusat melalui bantuan stimulan sebanyak 54 unit. Pengerjaannya telah tuntas dilakukan dan kini sudah mulai ditempati oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Sementara bantuan dari provinsi NTB jauh lebih sedikit dari pemerintah pusat. Anggaran mereka hanya mampu membantu menangani empat unit rumah saja.

"Hanya empat unit bantuan dari provinsi," pungkasnya.