Kota Bima, IDN Times- Dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka masing-masing Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD, Hj Ir Siti Jaenab dan Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), M Amin.
Informasi yang dihimpun, Kadis PUPR diperiksa oleh lembaga anti rasuah tersebut pada tanggal 28 Juli 2022. Sedangkan Kalak BPBD diperiksa pada 29 Juli 2022 lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima H Mukhtar mengatakan, dua Kepala OPD diperiksa soal pengadaan barang dan jasa untuk rehab rekon pasca banjir bandang tahun 2016 lalu. Dengan alokasi anggaran yang juga bersumber dari dana hibah itu sebanyak 166 miliar.
"Mereka diperiksa KPK berkaitan dana hibah sebesar Rp166 miliar," ungkap dia, Senin (1/8/2022).
Sesuai permintaan KPK, mereka membawa dokumen kontrak semua paket yang telah dikerjakan. Karena dalam anggaran tersebut terdapat sejumlah paket proyek, satu di antaranya Sarana dan Prasarana (Sarpars).
"Sarpras di antaranya seperti fasilitas jalan, jembatan, air bersih, penerangan dan berbagai Sarpras lainnya," ungkap Mukhtar.
Menyinggung soal keterlibatan pejabat lain, seperti Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi, Kadis OPD dan Kepala Bidang (Kabid) lainnya. Hingga pada Senin (1/8/2022) ini, pihaknya belum mendapat surat tembusan dari KPK.
"Kalaupun ada, sudah pasti ada surat yang masuk ke kami," terangnya.
Sementara itu, Kalak BPBD Ir Hj Siti Jaenab ditemui sejumlah wartawan usai mengikuti perayaan tahun baru Islam di Kantor Wali Kota Senin (1/8/2022), enggan berikan tanggapan. Dia terlihat buru-buru berjalan mengarah ke mobil sembari menelepon.
"Saya harus pergi ke tempat orang meninggal. Ini orang sudah mau dikubur," tuturnya sembari menelepon.
Ketika terus dicecar pertanyaan, Jaenab malah melangkah lebih cepat dan masuk ke mobil Kadis lain. "Nanti saja ya, nanti saja," ujarnya.