2. Rawan konflik

ilustrasi konflik antara pria dan wanita. (Pexels.com/Yan Krukov)

Dalam penegakan hukum adat ini, Anwar mengaku rawan terjadi konflik karena pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan selalu dipersoalkan oleh salah satu pihak, yang menginginkan penyelesaian kasus di kantor kepolisian.

"Mereka mau ribut dan apapun itu, tidak menggugurkan penegakan hukum adat. Polisi juga gak berani terima laporan kasus, kalau sudah kami tangani secara adat," tegasnya. 

Kalaupun saat proses sidang oleh lembaga adat dipersoalkan keluarga, para terduga akan diamankan di Mako Polsek Soromandi. Di sana mereka diamankan, sembari menunggu gejolak di tengah warga reda.

"Sekaligus di Kantor Polsek kami periksa mereka. Di sana gak dilibatkan polisi, mereka hanya fasilitasi ruang pemeriksaan. Setelah itu baru dibawa ke kampung untuk diarak keliling," terangnya.

3. Memacu kesadaran kolektif warga

Foto situasi di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi (IDN Times/Juliadin)

Awalnya, Lembaga Adat ini pertama kali digagas oleh para pendahulu pada tahun 1980-an. Dalam perjalanannya, sejumlah kasus ditangani dan diselesaikan dengan sanksi diarak keliling kampung.

"Tujuan penyelesaian kasus oleh Lembaga Adat ini, agar ada efek jera. Alhamdulilah, semua kasus yang ditangani, para pelakunya tidak ada yang mengulang perbuatan yang sama," kata dia.

Sejumlah kasus yang ditangani tersebut, tidak hanya perkara zina, selingkuh dan mencuri, tapi juga tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan. Termasuk jual beli tanah tanpa mengantongi bukti kepemilikan yang sah sesuai aturan yang berlaku.

"Kemudian kami juga harus mendampingi setiap ada acara nikah warga. Baik yang nikah di kampung maupun di luar," tandasnya.

Baca Juga: Emosi Dituduh Mencuri, Pria di Bima ini  Bacok Pamannya