WFH untuk ASN NTB Resmi Berlaku, Pejabat Tinggi Wajib Tetap Ngantor

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Ahmadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Ahmadi menjelaskan pada pekan ini sedang dirampungkan surat edaran gubernur dan petunjuk teknis pelaksanaan WFH ASN lingkup Pemprov NTB. Rencananya, besok seluruh Kepala Dinas diundang untuk membahas pengaturan WFH di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Setiap kepala OPD merencanakan pekerjaan apa yang dilakukan hari Jumat, siapa ASN yang WFH dan WFO dilaporkan ke BKD. Karena itu harus dilaporkan ke Mendagri setiap tanggal 4 bulan berikutnya," terangnya.

Ilustrasi ASN Pemprov NTB. (dok. Istimewa)

Ahmadi menyebutkan daftar pejabat yang tidak boleh WFH alias tetap masuk kantor pada hari Jumat. Antara lain Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Kemudian unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana. Selanjutnya, unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Selain itu, unit layanan kebersihan dan persampahan pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Kemudian unit layanan kependudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Berikutnya, unit layanan Perizinan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Unit layanan Kesehatan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, seperti rumah sakit daerah, laboratorium kesehatan daerah dan unit kesehatan lainnya.

Kemudian, unit layanan pendidikan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, seperti sekolah menengah atas/kejuruan/sederajat. Selain itu, unit layanan pendapatan daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, yaitu samsat dan unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.

Ilustrasi ASN Pemprov NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dalam pelaksanaan WFH, kata Ahmadi, handphone (HP) ASN harus selalu aktif dan mereka dipantau lewat Global Positioning System (GPS). Hal itu bagian dari pengendalian yang akan diatur dalam petunjuk teknis.

Ahmadi menambahkan meskipun ASN bekerja dari rumah pada setiap Jumat, namun ketika dibutuhkan tidak merespons maka dianggap tidak masuk kerja. Kinerja ASN juga akan terus dipantau, apabila tidak mencapai target maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan dipotong.

"Kinerjanya tak tercapai maka berpengaruh pada TPP. Sebagai alasan pemotongan TPP, karena target kinerja dihitung. Ketentuan WFH ini bukan berarti ASN libur tetapi pindah tempat kerja dari rumah dan bisa dipanggil setiap saat," jelasnya.