Lombok Timur, IDN Times - Warga di tiga desa di Lombok Timur (Lotim) keluhkan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Tiga desa tersebut yaitu Rumbuk, Presak dan Kabar yang ada di Kecamatan Sakra, Lotim.
Tiga desa tersebut hanya masuk dalam zona irisan, yaitu zona cadangan jika zona utama sudah terakomodasi semua. Hal inilah yang dikeluhkan oleh warga, terutama orangtua calon peserta didik.
Tiga desa tersebut masuk dalam zona irisan SMA 1 Sakra dan SMA 2 Selong. Kondisi itu menyebabkan calon siswa sangat sulit untuk bisa masuk, karena kalah posisi sama dengan zona utama.
Jarak tiga desa tersebut dengan kedua sekolah yaitu 5,6 kilometer. Kondisi ini menyebabkan tiga desa ini masuk dalam zona irisan.
"Yang daftar melalui jalur zonasi dari desa Rumbuk, Kabar dan Presak satu pun tidak ada yang lulus, kecuali yang melalui jalur prestasi," ungkap Dedy Satriawan, salah seorang calon siswa asal desa Rumbuk yang tidak lulus saat mendaftar di SMA 2 Selong.
Di SMAN 1 Sakra, puluhan orangtua calon siswa baru dari Desa Embung Tiang dan Pengkelak Mas mendatangi sekolah. Mereka protes lantaran anak-anak mereka tidak lulus PPDB, padahal Desa mereka masuk zonasi.
Hamzan Humaidi, salah satu orangtua calon siswa mengungkapkan bahwa anak-anak dari desa Bungtiang dan Pengkelak Mas yang masuk zonasi tidak ada yang lulus.
"Ini sangat membingungkan dan tidak adil. Ada yang menyebut ada oknum dalam yang mendapatkan fasilitas istimewa, sementara warga biasa seperti kami diabaikan,” kesalnya.
Kepala Desa Bungtiang, Lalu Huzaini, turut menyuarakan kebingungan warga. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari warga setelah calon siswa tidak lulus.
"Kami meminta pemerintah segera turun tangan untuk memperbaiki keadaan ini,” katanya.
Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Desa Pengkelak Mas, M. Rais. Ia juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap sistem zonasi yang dinilainya tidak adil.
“Kami sangat dekat dengan SMAN 1 Sakra, tetapi anak-anak kami tidak diizinkan masuk, ini tidak bisa diterima,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Sakra Muhammad Subandi mengakui bahwa ini bukan kebijakan yang dibuat oleh dirinya. Apalagi ia belum genap satu tahun menjabat.
Adanya protes seperti ini, ungkap dia, tentunya akan menimbulkan gejolak antara masyarakat dan pihak sekolah. Ia pun akan berupaya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Sehingga hal serupa tidak kembali lagi di waktu mendatang.
“Kami akan segera melakukan konsultasi dengan dinas pendidikan atas permintaan wali murid hari ini. Semoga dapat ditemukan solusi yang adil bagi semua pihak,” jelasnya.