Tiga Pasangan Cagub di NTB Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat

Zuriati menyebutkan beberapa dokumen yang harus diperbaiki oleh ketiga pasangan Cagub dan Cawagub tersebut, di antaranya adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pasangan calon wajib melampirkan LHKPN tahun 2023 yang dilaporkan pada 2024.

"Ada yang melampirkan laporan LHKPN yang bukan dari tahun 2024, melainkan laporan tahun sebelumnya. Ini masih salah," tegasnya.

Selain itu, pasangan calon juga harus melampirkan bukti pembayaran pajak selama lima tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2023. Dalam penelitian berkas, ditemukan beberapa dokumen yang masih kurang atau bahkan dobel.

Selain LHKPN dan laporan pajak, pasangan cagub dan cawagub juga diwajibkan melampirkan foto terbaru. Foto yang dilampirkan tidak boleh menggunakan foto dari pemilihan sebelumnya.

"Selain itu, surat pengunduran diri dari aparatur sipil negara (ASN) yang dilampirkan juga harus bermaterai, dan masih ada yang belum memenuhi syarat ini," tambahnya.

Zuriati menyatakan bahwa hasil penelitian berkas administrasi pendaftaran telah disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon pada 5 September 2024. KPU memberikan tenggat waktu perbaikan dokumen dari tanggal 6 hingga 8 September 2024.

"Jika pasangan calon tidak melakukan perbaikan dokumen, hal ini bisa berakibat pada gagalnya mereka dalam kontestasi Pilgub," tegasnya.

KPU NTB dijadwalkan akan mengumumkan pasangan bakal Cagub dan Cawagub yang lolos verifikasi untuk Pilgub 2024 pada 22 September mendatang. Setelah itu, masa kampanye akan berlangsung mulai 25 September hingga 22 November 2024.