Tersangka Korupsi Pajak DPRD Lotim Segera Disidangkan

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lotim, Lalu Muhammad Rasyidi mengatakan, dalam pelimpahan berkas tersebut, penyidik juga menyerahkan tersangka ke JPU. Sebelum diambilalih, JPU memberikan beberapa pertanyaan yang dijawab tersangka untuk dituangkan dalam berita acara penelitian.

"Setelah dilakukan tahap II, Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Lombok Timur akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam waktu dekat," terang Rasyidi.

Usai pemeriksaan, tersangka langsung ditahan oleh JPU selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 01 September 2023 sampai 20 September 2023 sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur (T-7) tanggal 01 September 2023. 

"Setelah dilakukan rapid anti gen, tersangka kemudian dibawa ke Rutan Selong untuk menjalani penahanan oleh JPU selama 20 hari," imbuh Rasydi.

Dalam dugaan kasus korupsi ini, dari hasil perhitungan hasil audit Inspektorat Nomor 740.04/03.K/IRT/2023 tanggal 17 Mei 2023. Total pajak anggaran Reses Anggota DPRD Lombok Timur tahun 2019 dan 2020 yang tidak disetorkan oleh tersangka ke kas daerah Lombok Timur sebesar Rp343.183.818. 

Berdasarkan kerugian negara tersebut, penyidik Kejari Lotim kemudian menetapkan Zulfaedi menjadi tersangka. Dalam kasus ini, tersangka yang ketika itu menjabat bendahara Setwan DPRD Lotim memotong dana pajak reses anggota DPRD. Dana pajak yang dipotong itu masuk ke kantong pribadi.

"Tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 dan atau Pasal 8 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di rubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tutup Rasydi.