Tergusur Bendungan, Siswa SD Bukit Tinggi Belajar ke Rumah Warga

Pasca gempa Lombok, Sariu mengatakan, proses belajar mengajar SDN 3 Bukit Tinggi dilakukan di salah satu rumah warga di Dusun Murpadang.

Tetapi setelah itu, pemerintah sempat melakukan rekonstruksi pembangunan gedung sekolah. Hingga  seluruh siswa pun sempat menjalankan proses belajar mengajar kembali di bangunan sekolah seluas 1.100 meter persegi. 

Pembangunan Bendungan Meninting, lanjut Sariu ternyata juga berdampak pada fisik bangunan sekolah. Getaran peralatan berat membuat bangunan sekolah menjadi retak-retak. 

Pihak kontraktor, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Bahagia Bangun Nusa lantas meminta pihak sekolah memindahkan bangunan SDN 3 Bukit Tinggi. Alasannya, bangunan sekolah akan terkena proyek pembangunan Bendungan Meninting. 

"Mereka minta pindah. Karena kan kena pembangunan bendungan. Kita terpaksa pindah ke rumah Pak Abdul untuk belajar siswa sementara waktu itu," cerita Sarui.

Pihak Hutama Karya menggelar proyek proyek pelebaran Bendungan Meninting pada bulan Maret 2021 lalu. Beberapa rumah warga termasuk SDN 3 Bukit Tinggi masuk dalam area pelebaran bendungan. 

Perusahaan juga sudah melakukan proses ganti rugi pembayaran pada masyarakat terdampak proyek bendungan. 

Tetapi, pihak perusahaan belum membangun gedung sekolah pengganti SDN 03 Bukit Tinggi terdampak proyek bendungan. 

"Anehnya itu masyarakat yang kena dampak pembangunan sudah dapat gant ruginya. Nah sekolah kita tidak ada yang memperhatikan," ujarnya.

Sebelumnya, mereka sempat menjanjikan penggantian lahan ganti rugi bangunan sekolah. Namun, kabar itu belum pernah terdengar kembali sejak memasuki awal tahun 2021.

"Sekolah ini boleh saja digusur. Pihak PT HK juga boleh saja membayar berapa pun. Tapi kami minta ganti rugi dulu lahan sekolah kami. Karena kasian anak-anak kesulitan belajar," katanya.

Sebagai catatan, Dinas Pendidikan Lombok dan Hutama Karya sepakat dengan pemindahan SDN 3 Bukit Tinggi. Namun, karena harga lahan tak kunjung sepakat, akhirnya pemilik lahan lambat laun menaikkan harga lahan untuk kepindahan sekolah. Mulai dari Rp25 juta per hektare. 

"Awalnya beberapa lahan sudah kita survei, tahun 2019 itu sudah ada lahan yang akan kita bayar tapi karena masih sengketa dengan keluarga pemilik akhirnya batal," tuturnya.

Selama ini kata dia, dari 5 guru yang berstatus ASN di SDN 3 Bukit Tinggi pun ikut serta mencari lokasi kepindahan SDN 3 Bukit Tinggi.

Bahkan kata Sarui, pihak guru pun rela membayar lahan terlebih dahulu agar kepindahan SDN 3 bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Kita akan bayar dulu, kita sudah temukan lahan seluas 15 are untuk pindah. Nah waktu itu kita minta DP dulu ke pemilik lahan agar bisa pindah. Tapi, ujungnya pihak PT dan Pemda belum menyepakati proses pembayaran itu," kata Sarui.

Sejak tahun 2018 lalu setelah gempa Lombok, kondisi belajar mengajar di SDN 3 Bukit Tinggi terhambat. Bahkan kata Sarui proses ANBK untuk para siswa kelas VI SD harus melakukan tes kelulusan di gazebo atau brugak milik warga.

"Ini sangat prihatin. Apalagi belajarnya di ruangan seadanya. Kami minta agar pemda dan Balai Wilayah Sungai yang membangun Bendungan Meninting agar segera mencari solusi untuk kami," kata Sarui.

Saat ini jelas dia, proses kepindahan sekolah belum juga mendapat titik temu antara Pemda dan pihak perusahaan yang membangun Bendungan Meninting. 

Sarui pun meminta agar, proses pembebasan lahan seluas 11 are milik SDN 3 Bukit Tinggi segera dibayar atau dipindahkan.

"Mana lagi ruang guru tidak ada. Gak kasian dengan kondisi ini? Mana arsip, peralatan sekolah kami kesulitan taruh di mana. Terpaksa kami titip di rumah warga di Dusun Murpadang," keluhnya.