Tak Masuk Database, Ribuan Honorer di NTB Terancam Gagal Jadi PPPK
Mataram, IDN Times - Ribuan tenaga honorer lingkup Pemprov NTB tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka terancam tidak bisa diusulkan dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025.
Menyikapi persoalan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa masalah kepegawaian menjadi urusan pemerintah pusat. Dia menjelaskan Pemprov NTB sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penyelesaian tenaga honorer.
"Honorer itu urusan pusat. Sekarang kita sedang koordinasi dengan pusat. Karena kalau kebijakan kepegawaian itu kebijakan pusat. Kita sedang menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat," kata Iqbal dikonfirmasi di Mataram, Jumat (22/8/2025).
1. Belanja pegawai sudah di atas ambang batas maksimal
Iqbal mengakui bahwa belanja pegawai Pemprov NTB dalam APBD sudah di atas ambang batas maksimal. Saat ini, belanja pegawai Pemprov NTB berada di atas 30 persen, sementara pemeeintah pusat mensyaratkan agar belanja pegawai maksimal 30 persen.
Sehingga, penambahan pegawai akan berkonsekuensi terhadap peningkatan belanja pegawai. Untuk itu, Pemprov NTB akan membahas persoalan ini dengan Pemda kabupaten/kota. Pasalnya, Pemda terancam kena sanksi pada 2026, apabila belanja pegawai berada di atas 30 persen.
"Belanja pegawai sudah di atas 30 persen. Itulah yang akan kami bahas dengan pemerintah pusat. Kami juga membahas ini dengan kabupaten/kota. Apapun kebijakan yang diambil, supaya sama," jelasnya.
2. 3.707 honorer tidak masuk database BKN
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mencatat jumlah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB sebanyak 9.616 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 5.909 honorer yang masuk dalam database BKN.
Sementara 3.707 tenaga honorer tidak masuk dalam database BKN.Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno mengatakan pihaknya sudah bersurat ke seluruh kepala OPD untuk mengetahui kondisi terkini tenaga honorer yang masuk dalam pangkalan database BKN. Pemetaan itu dilakukan karena ternyata ada beberapa tenaga honorer yang tidak aktif bekerja.
"Jumlahnya 9.616 orang honoer yang masuk pangkalan data yang tersisa terdiri dari ketagori R2, R3, dan R4. Yang kategori R2 dan R3, dalam ketentuan disebutkan menjadi yang prioritas untuk dijadikan PPPK paruh waktu," kata Tri.
3. Pemprov NTB belum bisa pastikan semua honorer diangkat jadi PPPK Paruh Waktu
Dia belum bisa memastikan semua tenaga honorer yang berjumlah 9.616 orang itu akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Karena itu tergantung kemampuan keuangan daerah untuk menggaji mereka. Namun yang pasti, tenaga honorer sebanyak 9.616 orang itu masih dilakukan pemetaan.
"Apakah kemudian yang gajinya berasal dari APBN, seperti apa. Karena mereka memang bekerjanya di institusi kita tapi sumber pembiayaan ada dari proyek-proyek. Jadi tidak semua 9.616 orang itu digaji dari APBD. Makanya kita sedang lakukan pemetaan," jelasnya.
