Ratusan Honorer Guru di Lotim Demo Dewan, Minta Formasi PPPK Ditambah

Ketua Forum P2 dan P3 Lotim, Sunarno mengatakan aksinya kali ini tetap sama seperti sebelumnya yaitu menuntut pemerintah daerah  Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Pusat mengakomodir 2173 orang tenaga guru honorer P2 dan P3 diangkat menjadi ASN PPPK.

Dijelaskan Sunarno, P2 merupakan eks dari K2 yang sudah menjalani tes seleksi tahun 2013 lalu. Sementara P3 merupakan honorer yang massa kerjanya diatas tiga tahun.

Menurut Sunarno, Pengangkatan seluruh  anggotanya sebagai ASN PPPK bisa dilakukan secara bertahap, setidaknya bisa dipenuhi oleh daerah 25 orang per kecamatan, sehingga bisa terakomodir 500 orang setiap tahapan.

"Para guru honorer ini mengaku galau karena formasi yang diangkat setiap tahun ini sangat minim. Sementara, jumlah Surat Keputusan honorer baru keluar tanpa terkendali. Honorer ini  khawatirkan juga saat peralihan pemimpin akan terjadi perekrutan besar besaran lagi, sehingga peluang mereka terangkat semakin kecil," terangnya.

Lanjut Sunarno, pihaknya juga mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, untuk  menghentikan penerbitan SK baru, yang dinilai sangat  meresahkan. Karena pada Agustus ini saja sudah tercatat  terbit SK baru honorer sebanyak 1176 SK. 

"Harapan kita yang sudah lama yakni P2 dan P3 ini yang harus dikedepankan, jangan mengedepankan tenaga honorer baru," harap Sunarno.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lotim, Waes Al Qarni usai menerima protes ratusan guru honorer  ini mengatakan, persoalan utama pengangkatan PPPK karena keterbatasan kuota serta anggaran. Tahun 2023 kuota Lombok  Timur hanya mendapatkan 440 formasi untuk  guru. Kondisi ini menurutnya sangat memprihatinkan, karena tidak mungkin bisa mengakomodir ribuan tenaga honorer untuk diangkat menjadi PPPK.

Menurutnya, permasalahan ini tak akan selesai hanya dengan saling menyalahkan tanpa menghadirkan solusi. Karena kecilnya kouta formasi yang didapatkan oleh Lombok Timur tidak lepas dari persoalan keterbatasan anggaran. Jika Pemkab Lombok Timur mampu secara anggaran maka pemerintah pusat dalam hal ini, Kemenpan RB dan BKN pasti memberikan kuota yang lebih besar.

"Kouta kita kecil karena ketidakmampuan anggaran kita untuk membayar gaji mereka," ungkap Wais.

Sementara itu di hari yang sama, namun di tempat berbeda, terpampang kesenjangan nasib para guru honorer. Di kantor DPRD Lotim ribuan tenaga honorer guru tengah memperjuangkan nasib mereka agar diangkat menjadi ASN PPPK. Sementara di Kantor Bupati Lombok Timur, ribuan tenaga honorer yang sudah terangkat menjadi ASN PPPK tengah berbahagia mendapatkan SK PPPK. Total jumlah SK yang dibagikan kepada tenaga PPPK guru ini sebanyak 2.094.

"Saya minta agar PPPK membudayakan rasa malu dan mengabdi dengan tulus dan dengan hati nurani. Tugas memang berat dan membutuhkan peningkatan kapasitas,” tegas Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy.