Pungli Pelabuhan Kayangan, Dishub NTB Bantah Ada Mark Up Harga Tiket

Faozal menjelaskan biaya administrasi dikenakan bagi penumpang yang tidak memiliki kartu e-money untuk pembayaran tiket secara elektronik. Biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp3.000.

"Karena dia gak bawa kartu maka dia bayar pakai duit cash. Karena gak bisa cash, maka dia harus di-top up dulu, kemudian dikasih kartu. Biaya administrasinya Rp3.000. Itu yang dianggap menaikkan harga," jelasnya.

Setelah adanya temuan Ombudsman itu, Faozal mengatakan penarikan biaya administrasi sebesar Rp3.000 dihentikan. Sebagai konsekuensinya, penumpang harus melakukan transaksi pembelian tiket penyeberangan secara elektronik menggunakan kartu e-money.

Bagi penumpang yang tidak memiliki kartu e-money, terancam tidak bisa menyeberang ke Pulau Sumbawa. "Siapa yang gak bawa kartu, gak boleh naik kapal," kata Faozal.

Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB Arya Wiguna mengatakan apa yang disampaikan Kadishub NTB Lalu Moh. Faozal adalah mekanisme transaksi non tunai. Sedangkan temuan Ombudsman terkait pembayaran tunai atau cash yang membayar tarif tidak menggunakan e-money.

"Konteksnya beda, selisihnya Rp1.200 dan Rp2.000 kalau biaya administrask kan kurang. Modusnya beragam, tidak ada kembalian dan lainnya," kata Arya.

Arya meminta temuan soal pungli tarif tiket penyeberangan di Pelabuhan Kayangan supaya jangan digeret ke soal e-money. Seolah-olah tidak ada pungutan liar karena pembayarannya dibantu petugas dengan e-money.

"Fokus saja kepada evaluasi, bukan hanya kami klarifikasi biasa. Kami investigasi tertutup menjadi pengguna layanan, datanya kami punya termasuk videonya," terang Arya.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan NTB menerima sejumlah keluhan pemudik yang melalui penyeberangan Pelabuhan Kayangan. Dari hasil pemeriksaan, Tim Ombudsman menemukan penggelembungan tarif penumpang dewasa dengan tarif Rp18.800 dibulatkan menjadi Rp20.000. Tarif untuk kendaraan roda 4 golongan 4 atau mobil penumpang pribadi sebesar Rp563.000 dibulatkan menjadi Rp565.000.

Meskipun tarif tiket penyeberangan yang digelembungkan kecil, tetapi jika dikalikan dengan sekian penumpang yang digelembungkan bisa mencapai jutaan per hari. Praktik penggelembungan tarif tiket seperti itu, masuk kategori pungutan liar karena menarik tarif di luar ketentuan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Tim Ombudsman NTB telah meminta klarifikasi langsung dengan General Manager ASDP Pelabuhan Kayangan dengan menyampaikan bukti-bukti tiket dari pemudik. Dari keterangan yang diperoleh, ada sekitar 900 pengguna layanan yang meliputi kendaraan maupun perorangan dalam 24 jam saat mudik lebaran.