Polemik Eksekusi Toko SB Pancor, PH Penggugat Tuding PN Selong “Masuk Angin”

Dalam proses hukum perdata ini, pihak tergugat yaitu pemilik SB telah 4 kali melakukan perlawanan mulai dari gugatan di PN, banding di Pengadilan Tinggi (PT) hingga kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA). Meski penggugat sudah dinyatakan menang, namun eksekusi belum dilakukan.

Hulain menegaskan dalam perkara ini, PN Selong sudah melakukan pengajuan Konstatering yaitu proses pencocokan atau verifikasi lapangan oleh pengadilan untuk memastikan kebenaran, batas-batas, luas, dan kondisi fisik objek sengketa (tanah/bangunan) sesuai dengan amar putusan.

"Kalau PN sudah melakukan konstatering, paling lambat itu sebulan sudah dieksekusi, tapi ini sudah 14 tahun sampai sekarang belum juga dieksekusi, dan SB masih tetap beroperasi," sebutnya.

Hulain menuding PM sudah “masuk angin”, karena setiap kali melakukan eksekusi selalu tertunda dengan berbagai macam alasan. Mulai dari Pilkada hingga pergantian ketua PN.

"Ini setiap kali mau eksekusi selalu ganti ketua, ini sudah masuk angin,” ujarnya.

Pihaknya juga telah menyiapkan syarat eksekusi, yaitu menyiapkan gudang penyimpanan, alat berat, buruh dan mobil angkutan.

"Saya sudah siapkan semua syarat, 30 dam saya siapkan tetapi eksekusi selalu gagal dilakukan," Ucap Hulain.

Menanggapi persoalan ini, Humas PN Selong, Kadek Dwi Kresna mengatakan pemohon eksekusi telah disurati tetapi tidak ada tindak lanjut sampai batas waktu 30 hari yang ditentukan, sehingga untuk permohonannya dicoret dari daftar eksekusi. Pencoretan permohonan eksekusi tidak membatalkan putusan yang sudah inkrah karena itu sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi proses pelaksanaannya itu ada fasenya sendiri lagi. Menurutnya, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan.

"Yang dicoret tersebut bisa kembali dimohonkan untuk eksekusi, tidak menggagalkan putusan inkrah. Yang dicoret ini, belum sempat dilaksanakan dan eksekusi bisa diajukan kembali," ujarnya.

Kadek mengatakan bahwa tertundanya eksekusi ini karena kesalahan dari pemohon sendiri yang tidak menindaklanjuti syarat eksekusi, sesuai instruksi Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) selama 30 hari sejak disurati.

"Jadi yang salah ini pemohon karena tidak menindaklanjuti setelah disurati," ucapnya.

Hal yang sama diungkapkan Panitera PN Selong Markus R. Ariwibowo. Perkara ini tercatat dengan nomor 11 PDTG tahun 1998, pelaksanaan eksekusi pada 11 Februari 2025 dan sudah dicoret, karena tidak ada kemajuan setelah pemohon disurati dalam batas waktu. Hal ini berdasarkan instruksi Ditjen Badilum permohonan eksekusi pihak pengadilan berhak mencoret permohonan dari daftar.

"Tujuan pencoretan ini hanya untuk administrasi di pengadilan, karena setiap bulannya dikontrol Badilum," pungkasnya.

Seperti diketahui, objek lahan yang disengketakan merupakan komplek pertokoan Sinar Bahagia (SB) Pancor seluas 52 are. Perkara ini digugat tahun 1998 dan putusan inkrah tahun 2012. Penggugat yaitu ahli waris dari almarhum Anhar CS. Tanah ini awalnya dikuasai oleh koperasi, kemudian pihak koperasi menjual ke Makmun Sasak, kemudian dijual lagi ke H Tahir dan terakhir dijual ke Sinar Bahagia dan Aspan.