Perang Israel-AS vs Iran, Gubernur Pastikan Warga NTB Terpantau KBRI

02 Mar 2026, 06:49 WIB

Muhammad Nasir

Perang Israel-AS vs Iran, Gubernur Pastikan Warga NTB Terpantau KBRI

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal danPimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berkoordinasi dengan tujuh KBRI di Timur Tengah untuk memastikan keselamatan dan pemantauan WNI asal NTB di tengah konflik Israel-AS vs Iran.
Iqbal meminta keluarga di NTB yang memiliki kerabat di Timur Tengah tetap tenang, menjaga komunikasi dengan KBRI atau KJRI, serta memastikan data keberadaan mereka tercatat resmi.
Pemprov NTB akan terus berkoordinasi dengan Kemenlu dan perwakilan RI secara rutin guna merespons cepat perkembangan situasi dan menjamin perlindungan warga NTB di luar negeri.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

2 Maret 2026

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan koordinasi dengan sejumlah Duta Besar RI di negara-negara Teluk untuk memastikan keselamatan WNI asal NTB di tengah perang Israel-AS vs Iran. Ia menegaskan tanggung jawab moral kepala daerah dalam melindungi warganya di luar negeri.

kini

Koordinasi antara Pemprov NTB, Kemenlu, dan perwakilan RI di luar negeri terus dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan situasi Timur Tengah dan memastikan perlindungan bagi warga NTB.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Gubernur Nusa Tenggara Barat melakukan koordinasi dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia di negara-negara Teluk untuk memastikan keselamatan dan pemantauan warga NTB di kawasan Timur Tengah akibat perang Israel-AS vs Iran.
Who?
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama tujuh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Riyadh, Muscat, Abu Dhabi, Manama, Doha, dan Kuwait City.
Where?
Kegiatan koordinasi dilakukan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan komunikasi langsung ke perwakilan RI di berbagai negara Timur Tengah.
When?
Pernyataan dan koordinasi disampaikan pada Senin, 2 Maret 2026, saat situasi konflik antara Israel-AS dan Iran tengah meningkat.
Why?
Tindakan ini dilakukan untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap aman serta mendapatkan perlindungan maksimal dari pemerintah Indonesia dalam situasi geopolitik yang memanas.
How?
Koordinasi dilakukan melalui komunikasi langsung dengan para Duta Besar RI, aktivasi rencana kontinjensi oleh KBRI, serta imbauan kepada keluarga di NTB agar menjaga komunikasi dengan perwakilan RI terdekat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Mataram, IDN Times - Menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah akibat perang Israel-AS vs Iran, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia di negara-negara Teluk. Guna memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya asal NTB, tetap aman dan terpantau Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timur Tengah.

Iqbal menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada. “Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini," kata Iqbal di Mataram, Senin (2/3/2026).

1. Komunikasi dengan tujuh KBRI

Ilustrasi perang Iran Israel (IDN Times/Aditya Pratama)

Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu berkomunikasi dengan tujuh KBRI yang ada di Timur Tengah. Antar lain KBRI Teheran (Iran), KBRI Riyadh (Arab Saudi), KBRI Muscat (Oman), KBRI Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Doha (Qatar), dan KBRI Kuwait City.

Dalam pembicaraan tersebut, seluruh perwakilan RI di Timur Tengah memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara. Para Duta Besar juga menyampaikan bahwa rencana kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik.

“Para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” terangnya.

2. Masyarakat NTB yang punya keluarga di Timur Tengah diminta tenang

Ilustrasi pekerja migran Indonesia (Foto: IDN Times)

Iqbal secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar RI agar mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal. Dia mengatakan keselamatan mereka menjadi prioritas.

Dia juga mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat. Apabila belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di masing-masing negara.

“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya.

Dalam komunikasi tersebut, Iqbal berbagi pengalamannya dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya sebelumnya di Kementerian Luar Negeri. Diskusi tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

3. Koordinasi intensif dengan Kemenlu dan perwakilan RI di luar negeri

Ilustrasi WNI. (Dokumentasi Kemenlu)

Iqbal menegaskan bahwa komunikasi dan pemantauan tidak berhenti pada tahap awal ini. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara berkala guna memastikan perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat.

“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.

Dia menegaskan Pemprov NTB berkomitmen untuk terus hadir, menjaga komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjamin perlindungan warga NTB di manapun berada.