Pemda NTB Minta 3 Kebijakan Pemerintah Demi Wujudkan Swasembada Pangan

21 Okt 2024, 18:22 WIB

Muhammad Nasir

News

Channel

Add Us on Google

Pemda NTB Minta 3 Kebijakan Pemerintah Demi Wujudkan Swasembada Pangan

Ilustrasi tanaman padi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik target swasembada pangan dalam empat sampai lima tahun ke depan dari Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka alias Prabowo - Gibran. NTB sendiri merupakan provinsi yang sudah swasembada pangan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Fathul Gani mengatakan produksi padi sudah surplus. Produksi beras di NTB surplus 300 ribu ton sampai 400 ribu ton per tahun. Karena konsumsi beras di dalam daerah sekitar 500 - 600 ribu ton, sementara produksi mencapai 900 ribu ton beras.

Untuk mempertahankan predikat sebagai daerah swasembada pangan, NTB meminta tiga kebijakan dari pemerintah pusat di masa pemerintahan Prabowo - Gibran.

1. Tiga kebijakan Pemerintah yang diharapkan untuk mewujudkan swasembada pangan

Ilustrasi gudang penyimpanan pupuk bersubsidi. (IDN Times/Siti Fatimah)

Fathul menyebutkan tiga kebijakan dari pemerintah pusat di bawah pemerintahan Prabowo - Gibran dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Pertama, menjamin ketersediaan pupuk subsidi untuk petani.

"Mudah-mudahan alokasi pupuk subsidi untuk NTB tahun 2025, sesuai dengan jumlah yang kita ajukan, kisarannya 300 ribu ton pupuk Urea," sebut Fathul di Mataram, Senin (21/10/2024).

Kedua, NTB menginginkan agar Kementerian Pertanian memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi hasil pertanian. Menurut Fathul, sarana dan prasarana produksi pertanian perlu menggunakan teknologi terkini.

Kebijakan ketiga yang diharapkan NTB adalah pembangunan infrastruktur pertanian seperti embung dan bendungan. "Sumber-sumber untuk menampung air seperti embung, bendungan dan sebagainya. Mudah-mudahan, Bendungan Meninting bisa menjadi opsi jangka panjang," harapnya.

2. SDM penyuluh pertanian perlu dilakukan upgrade

Ilustrasi sawah (IDN Times/Wira Sanjiwani)

Selain itu, kata mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB ini, pemerintah juga harus dapat mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jangan sampai lahan-lahan pertanian produktif semakin tergerus akibat pembangunan perumahan.

Selanjutnya, harus gencar melakukan intensifikasi pertanian dengan menggunakan teknologi terkini. Selain itu, SDM penyuluh pertanian juga harus dilakukan upgrade. Jangan sampai petani lebih pintar daripada penyuluh pertanian.

"Bagaimana kita melakukan upgrade SDM penyuluh pertanian sehingga mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian. Jumlahnya ada ribuan orang di NTB," ungkapnya.

3. Target produksi padi di NTB 1,4 juta ton GKG

Petani di Lombok Barat, NTB, sedang menanam padi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Pada tahun 2024, Pemerintah Pusat menargetkan produksi padi di NTB sebanyak 1,4 juta ton gabah kering giling (GKG). Hingga akhir September 2024, produksi padi di NTB telah mencapai 1,262 juta ton GKG atau setara beras 962 ribu ton.

Luas areal tanaman padi di NTB pada 2024 sebanyak 242 ribu hektare. Kepala Distanbun NTB Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan Kementan menambah perluasan areal tanam (PAT) padi tahun 2024 di NTB seluas 54 ribu hektare. Hingga saat ini, capaiannya sebesar 70 persen atau 37 ribu hektare.

Dari sisi produksi, NTB mengalami surplus beras. Tetapi kadang-kadang, NTB mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam daerah seperti beberapa waktu lalu. Menurut Taufieq, tata niaga beras di NTB masih menjadi persoalan.